PAREPARE – Dinas Tenaga Kera (Disnaker) Kota Parepare terus mendorong pembentukan Bursa Kerja Khusus (BKK) di semua sekolah kejuruan.
Ini dilakukan guna menekan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Parepare yang kini bertengger di posisi 7,14 persen.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, Abd Latif mengatakan, pembentukan BKK di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sangat penting dalam rangka memfasilitasi penyaluran lulusan SMK ke dunia kerja, yang setiap tahun jumlahnya terus bertambah.
Penegasan ini disampaikan Latif saat membuka rapat koordinasi pembentukan BKK di kantornya, Selasa, 29 Juli 2021.
Kegiatan ini dihadiri semua perwakilan sekolah kejuruan, baik SMK negeri maupun SMK swasta.
Menurut hasil Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare kata Latif, jumlah angkatan kerja Kota Parepare tahun 2020 lalu mencapai 72 ribu lebih atau meningkat sekira 8,91 persen dibanding tahun 2019 yang hanya berjumlah 66.446. Dari jumlah ini, sebagian besar merupakan alumni SMK.
Latif berharap keberadaan BKK dapat mengoptimalkan penyaluran lulusan , sekaligus menjadi wadah informasi untuk pencari kerja.
“Ini tentu akan memberikan dampak besar bagi dunia pendidikan dan berkontribusi terhadap penyerapan alumni SMK di dunia kerja,” katanya.
Terpisah, Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, La Ode Arwah Rahman, menjelaskan, hingga 2021 baru ada tiga sekolah SMK di Parepare dari 13 sekolah kejuruan yang membentuk BKK, yakni SMK Negeri 2, SMK Amsir 1 dan SMK Negeri 1 Parepare.
“Inilah yang tengah berusaha kami dorong, agar BKK bisa terbentuk di semua sekolah kejuruan,” katanya.
Pembentukan BKK terang La Ode, adalah amanah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga. Tugasnya adalah memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, penyaluran dan penempatan tenaga kerja serta membangun mitra dengan pihak ketiga.
“BKK berguna membantu alumni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Perguruan Tinggi dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) mencari pekerjaan dan menjembatani dunia usaha dalam merekrut tenaga kerja, sekaligus tolak ukur keberhasilan sekolah dalam menyiapkan tenaga terampil yang dibutuhkan pasar kerja,” ujar La Ode.
Terkait hal ini kata La Ode, telah ada Memorandum of Understanding (MoU) antara Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2016 yang bersepakat mempercepat pembentukan BKK di semua sekolah kejuruan.
Karena itu, kata dia, sekolah diharapkan membuat kelas peminatan sesuai kebutuhan dunia kerja atau perusahaan yang jadi mitra kerja. Dengan demikian saat tamat, anak-anak SMK langsung bisa terserap di pasar kerja dan tidak terlalu lama menganggur.
“BKK dibentuk dengan tujuan memfasilitasi dan mempersiapkan alumni SKM lebih cepat mendapatkan pekerjaan. Melalui BKK diharapkan pengelola sekolah membuat program kerja, bagaimana misalnya agar kelas XII saat lulus sudah bisa langsung mendapat pekerjaan,” kata La Ode.
Darwis, Pembina BKK SMK Negeri 1 mengungkapkan, melalui BKK yang dibentuk pihaknya, kini telah ada beberapa kerjasama BKK SMK Negeri 2 dengan salah satu perusahaan dalam negeri. Salah satunya perusahaan Astra Honda. Pihaknya juga telah memiliki kelas peminatan sebagaimana diharapkan pemerintah daerah.
Hanya saja, tambahnya, secara umum mereka belum bisa mencapai target jumlah penempatan karena antara kebutuhan skill perusahaan dengan kompetensi alumni belum sepenuhnya sejalan. “Kami targetkan 70 persen alumni kami terserap di dunia kerja, namun hingga saat ini belum bisa mencapai angka tersebut. Ini yang jadi kendala kami selama ini,” katanya.
(FIRDAUZ*/)
