PANDEGLANG – Kelangkaan pupuk subsidi dirasakan petani di Kabupaten Pandeglang menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten.
Kepada sekilasindonesia. id, Ketua DPRD Pandeglang, Tubagus Udi Juhdi membenarkan kelangkaan pupuk subsidi dan itu dikeluhkan para petani. Sehingga menjadi pembahasan dikalangan dewan.
Dikatakan Udi, Pihaknya pun melayangkan protes melalui surat resmi ke Kementerian Pertanian (Kementan) RI, mendesak Kementan, agar membuka portal Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan menambah kuota pupuk bersubsidi.
“Saya ketahui ketika reses di beberapa lokasi desa dan kecamatan, saat itu saya banyak menerima aspirasi soal kelangkaan pupuk bersubsidi,” ujarnya pada sekilasindonesia. id, Jumat (4/12/2020).
Lebih lanjut Udi mengungkapkan, pupuk merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat petani. Apalagi kondisi saat ini masih masa pandemi Covid-19. Tentu berdampak terhadap perekonomian masyarakat.
“Untuk itu kita berharap Kementan RI dapat merespon dan merealisasikan apa yang diharapkan petani tersebut,” tambahnya.
Terpisah, Sekretaris Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Pandeglang, M. Nasir mengaku, terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi karena adanya perubahan sistem. Dan petani harus mengisi e-RDKK yang disertai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Kelangkapan pupuk bersubsidi juga dipengaruhi dengan bertambahnya musim tanam. Terlebih sekarang ini bukan musim kemarau, sehingga petani melakukan tanam sebanyak tiga kali dalam satu tahun ini.
“Namun ada kendala juga yang dialami petani dalam mengisi e-RDKK, seperti petaninya tidak memiliki kelengkapan dokumen kependudukan,” jelasnya.
Kendati demikian, kata Nasir, pihak Distan Pandeglang pun sama seperti dewan melakukan upaya dengan mengirim surat resmi kepada Kementan RI, agar membuka portal penambahan kuota pupuk bersubsidi ke Pandeglang.
Reporter : Andi
Setuju dan terima kasih atas respon cepat kerja nyata Pak Dewan.