TAKALAR-Pendistribusian kartu Keluarga Sejahteta (KKS) program sembako perluasan Kabupaten Takalar oleh Dinas Sosial dan Bank Mandiri dinilai telah mencederai larangan pemerintah untuk social distancing ataupun phsycal distancing.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Forum Rakyat Takalar Sulawesi Selatan (Fortal Sulsel), Musafir, setelah pihaknya memantau pendistribusian kartu KKS di Kecamatan Polut, Kamis (7/5/2020).
“Distribusi kartu KKS dengan mengumpulkan ratusan orang itu mencederai imbauan pemerintah, Dinas Sosial harusnya jadi bagian yang memberikan contoh yang benar,” jelas Musafir.
Mantan Ketua PMII Cabang Takalar ini menambahkan, sangat susah menghindarkan kontak fisik ditengah kerumunan banyak orang, ditengah upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran covid 19.
Menurutnya, pembagian kartu KSS itu harusnya dipercayakan ke pemerintah desa/kelurahan setempat. Nanti aparat pemeritah setempat yang menyalurkan.
“Harusnya percayakan pendistribusiannya ke pemerintah desa atau kelurahan, soal teknis nanti diatur pemerintah setempat. Intinya hindari membuat kerumunan warga,” tambah Musafir.
Hal senada disampaikan Lurah Kalabbirang Bansuhari Said. Ia menilai dengan mengumpulkan orang seperti ini, selain melanggar edaran Bupati Takalar untuk social distancing, kegiatan itu juga berbahaya dalam penyebaran virus covid 19.
“Coba kalau diberikan ke kelurahan dan Desa masing-masing, kami akan mengatur pendistribusian kartunya tanpa melakukan tindakan melawan surat edaran Bupati,” pungkas Bansuhari Said.
Kepala Dinas Sosial dan PMD Takalar, Dirham HS, yang coba diminta klarifikasinya hingga berita ini ditayangkan belum memberikan jawaban. Pesan whatssapp yang dikirim belum direspon.
Sementara Pimpinan Bank Mandiri Takalar, yang coba dikonfirmasi lewat pesan whatsAap, berdalih pihaknya hanya mengikuti instruksi Dinas Sosial Takalar.
“Iye sesuai instruksi Dinas Sosial dengan tetap menjalankan sosial distancing , jaga jarak, memakai masker, dan menggunakan hand sanitizer, tetap bisa dijalankan,” ujarnya.
(Suherman)
