BABEL -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Herman Suhadi politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) daerah pemilihan Kabupaten Bangka menghadiri rapat anggaran di Gedung DPRD Bangka dan Pemkab Bangka, Selasa (21/04/2020)
Anggota DPRD Babel, Fraksi PDIP dapil Kabupaten Bangka dari Komisi IV, Herman Suhadi menyampaikan bahwa kunjungan DPRD Babel Ke Kabupaten Bangka Kemarin adalah menindaklanjuti dari hasil rapat badan anggaran DPRD Babel dengan TAPD yang diketuai oleh Sekda.
Agenda rapat tersebut adalah realisasi dana APBD 2020 kemudian kita realisasikan menjadi dana untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di Provinsi Bangka Belitung,”ujar Herman Suhadi kepada Wartawan,Rabu (22/04/2020) melalui sambungan telepon seluler.
Menurut Herman Suhadi bahwa ada sekitar 40 Milyar yang diminta oleh TAPD Pemprov Babel untuk dialokasikan dengan berbagai sumber salah satu yang saya ingat adalah dana kegiatan Dispora Babel yang dialihkan ke situ,”ungkapnya.
Sementara itu, dana ini disamping nanti akan ada pembangunan fisik untuk tempat karantina rehab pembangunan gedung terutama yang sekarang sudah dipakai itu “Gedung LPMP Babel”, masih banyak kekurangan sehingga dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sendiri minta direhab seperti ada kamar- kamar yang harus dibangun, intinya fasilitas yang kurang itu minta disempurnakan gitu,”ucap Herman Suhadi.
Lanjut Herman Suhadi menambahkan ada sekitar 33 Milyar lebih akan dijadikan bansos(bantuan sosial) untuk masyarakat yang terdata didalam( DPKS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang jumlahnya mencapai 80.596 dengan rincian berapa-berapa per Kabupaten/Kota,”sebut Herman Suhadi.
“Sedangkan dalam rapat tersebut kami minta data pada waktu itu ke Dinas Sosial Provinsi Bangka Belitung ternyata data itu ada di Kabupaten/Kota dan sepertinya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu akan sulit merealisasikan tersebut tanpa ada dukungan data yang valid sehingga Pimpinan DPRD Babel mengambil inisiatif agar kita bersama-sama mari membantu Kabupaten/Kota ini untuk segera mungkin menyiapkan data itu,”katanya.
“Karena memang data kalau DPKS itu dia sudah terupdate dengan baik di tiap Kabupaten/Kota langsung ke Kementerian Sosial,”urainya.
“Akan tetapi disamping kawan-kawan atau Masyarakat yang memang terdaftar sebagai PKH, PBMT gitu, dia memang sudah terdaftar dan dia sudah by name dan by adress,”bebernya.
Namun ada juga yang sudah terdata Di DPKS tetapi selama ini belum mendapatkan bantuan. dengan adanya wabah Covid-19 ini Kementerian Sosial itu ikut membantu dari sisa data DPKS yang belum terealisasi.
Padahal kita ketahui yang terealisasi itu kan hanya PKH dan PBMT. Kemudian ada sisa sekitar 36 .000 lebih sekian ada nama, ada alamat tapi selama ini belum dapat bantuan yang 525.000 rupiah.
“Oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 525.000 PKH dan PMBT itu digenapkan menjadi 600.000 per KK perbulan,”terangnya.
Sebenarnya PKH dan PMBT 525.000 itu bantuan dari pusat selama ini sudah berjalan, hanya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya menambah untuk PKH 87 ribu sekian sehingga genap menjadi 600.000.
Kemudian yang PBMT selama ini dapat hanya 200.00 ribu ditambah dari Provinsi menjadi 400.00 ribu jadi genap bantuannya 600.000 ribu ,per KK perbulan.
Sisa sekitar 36.000 ribu yang sudah terdata di DPKS itu digenapkan semuanya bantuan oleh pusat 600.00.ribu. oleh pusat ditambahkan lagi menjadi 8090 KK.
“Nah inilah data harus dicari lagi diluar itu, kemudian Pemprov Babel juga merencanakan menganggarkan 50 KK perdesa untuk selama tiga bulan sebesar 600.00 ribu juga berarti ada perlima kelompok masyarakat yang akan mendapatkan bantuan itu dengan sumber pusat, provinsi, kabupaten dan kota juga berdasarkan kementerian keuangan itu dana ADD itu juga bisa membantu masyarakat,”tambahnya.
Selain itu Pihak Pemkab Bangka itu sendiri dalam hal tersebut mereka sangat siap untuk mendata yang dibutuhkan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu.
“Kita menyarankan dalam rangka mendata nantinya tidak menggunakan pihak-pihak yang dalam tanda kutip itu yang tidak berkompeten, silahkan mendata dengan menggunakan perangkat-perangkat sosial yang ada didesa,di kecamatan dan di kabupaten itu agar data tersebut tepat sasaran alias valid,”saran Herman Suhadi.
“Untuk penerimaan bantuan tersebut memiliki kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kota tapi intinya masyarakat yang terdampak Covid-19 pastinya masyarakat miskin la,
dia terkena PHK, dia dirumahkan karena tidak bisa kerja,”tegasnya
Harapannya masyarakat jangan panik, semua penyelenggara kegiatan ini kita yang bekerja yang cepat, tepat dan benar karena terkadang kita bekerja yang baik aja belum tentu benar semua kita bersama-sama menjaga lah situasi dan kondisi yang kondusif sehingga didalam menghadapi wabah yang parah ini kita selalu bersama dan insyaallah wabah ini akan cepat musnah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini,”harapnya.
(Budi)
