PANDEGLANG – Kelompok masyarakat Front Rakyat Demokrasi (FRAKSI), menganggap, 14 unit alat panen berupa combine harvester milik Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang yang dipinjamkan kepada para kelompok tani dan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (Upja) mengalami carut marut.
Anggapan tersebut disampaikan FRAKSI saat melakukan audensi di ruang Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Senin (13/4/2020).
“Pinjaman combine milik dinas Pertanian terjadi carut marut tentunya bukan mengada-ada sesuai hasil temuan di lapangan dan itu benar terjadi,” kata salah satu anggota FRAKSI.
Disebutkan, munculnya pemberitaan di salah satu media soal kelompok Picung Desa Kadu Pandak yang menerima pinjaman combine, sebelumnya diakui bermasalah.
“Saya kira kami FRAKSI lebih dulu datang ke kelompoknya menanyakan tentang keberadaan combine dan memang ketua kelompoknya tidak memungkiri bahwa combine tersebut dialihkan ke Cikeusik dengan tidak memakai berita acara pengalihan dan kelompok pun mengaku saat mendapatkan combine itu prosesnya hanya verifikasi administrasi saja tanpa verifikasi ke lokasi oleh pihak dinas.
Kemudian, kata dia, bukan hanya kelompok Picung saja yang combinenya bermasalah, namun Upja Pagelaran juga sempat mengalihkan combinenya ke Kecamatan Sukaresmi.
“Yang lebih ironi lagi, combine milik dinas kebanyakan bertumpuk di daerah Cikeusik, sementara daerah lain pun juga sama. Kalau begini kan terkesan diskriminatif juga ada apa dengan Cikeusik bukan Cikeusik apa adanya,” terang salah satu anggota.
Diakui dari hasil penulusurannya, bahwa yang pegang combine di Cikeusik mereka para cukong berduit berkedok kelompok tani yang tak lain dijadikan ladang bisnis meraup keuntungan pribadi bukan untuk anggota kelompok tani.
“Ada lagi kelompok yang justru mendapatkan combine hibah malah dapet lagi pinjaman combine dari dinas, belum lagi permasalahan serbuan Combine dari luar daerah Pandeglang masuk seenaknya tanpa regulasi, tanpa mengantongi ijin yang jelas, tentunya itu menyingkirkan para buruh tani pula,” tukasnya.
Dia meminta kepada Dinas pertanian Kabupaten Pandeglang untuk tidak diskriminasi dan segera melakukan evaluasi dengan benar.
“Jangan lakukan cawe-cawe kerja sama dengan kartel combine yang tujuannya ke kantong pribadi, tarik kembali semua combine yang sudah keluar lakukan SOP yang bener, kasian para petani dan kelompok tani tak berduit tapi membutuhkan pinjaman combine. Inget kita ini sedang dilanda wabah corona,” pungkasnya.
Sementara Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Iping, S yang membawahi bidang alat pasca panen saat audensi mengutarakan dinas akan melakukan evaluasi secepatnya. Juga menerina dan mencatat masukan-masukan dari FRAKSI.
(Supran FH)
