OPINI- Awal tahun 2020 publik indonesia di hebohkan dengan bermunculnya fenomena kerajaan aneh yang lebih cenderung fiktif di tengah-tengah masyarakat. Awalnya ada Keraton Agung Sejagatdi Purworejo, Sunda Empire di Bandung, Keraton Djipang di Blora, dan King of The King di Tanggerang.
Keraton Agung Sejagat, Sunda Empire dan King of The King tidak berumur lama sebab pasca viral di masyarakat malah menjadi boomerang bagi ketiganya dan mejadikan sebab runtuh serta membuat raja dan ratu atau petingginya di tetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian, karena adanya unsur penipuan, berita tak pasti dan Hoax.
Fenomena Lama
Fenomena sosial yang terjadi di masyarakat tersebut sering terjadi, bahkan presiden RI Pertama pernah memercayainya. Presiden Soekarno bahkan menyambut raja dan ratu fiktif (Raja Idrus dan Ratu Markonah) di istana kepresidenan, meskipun pada akhirnya terungkap siapa sebenarnya mereka.
Masyarakat menganggap serius “Viral” munculannya kerjaan-kerajaan tersebut sampai di warung kopi. Masyarakat terlena akan hal itu sehingga lupa akan munculnya kerajaan yang betul-betul menakutkan dan menyengsarakan bagi masyarakat. Kerajaan yang tidak pernah mengenal keadilan, kejujuran, kemanusian dan lain sebagainya. Kerajaan ini dikenal dengan sebutan “Corrumpere Kingdom in Indonesia” kerajaan korupsi di Indonesia.
Corrumpere Kingdom in Indonesia
Meskipun kerajaan Corrumpere Kingdom in Indonesia sedikit pengikut setianya, “tidak seperti Keraton Agung Sejagat yang mencapat 400an dan Sunda Empire yang mencapai 1000an orangpengikut” tidak sanggup menghadapi 1 Polres Manapun. Berbeda dengan Corrumpere Kingdom in Indonesia, kerajaan ini meskipun pengikutnya sedikit akan tetapi sanggup menghancurkan puluhan bahkan ratusan juta masyarakat dalam sekali beraksi.
Corrumpere Kingdom in Indonesia tidak pernah melakukan bahkan tidak mungkin akan melakukan deklarasi seperti Keraton Agung Sejagat yang mengadakan pawai kerajaan dengan para pengikutnya dan Sunda Empire yang muncul di televisi untuk mengenalkan kepada halayak umum siapa sebenarnya meraka atau seperti King of The King yang sampai-sampai membuat Banner menyampaikan visi dan misi mereka.
Corrumpere Kingdom in Indonesia berdiri di masing-masing lini baik di instansi “pusat, provinsi dan kabupaten/kota”, birokrasi, perusahaan plat merah dan di lain macam tempat. Tersistematis, terorganisir rapi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas sesuai struktur dan Job Description Corrumpere Kingdom in Indonesia.
Banyak masyarakat tidak terlalu memperhatikan, bahkan aparat penegak hukum terkadang sulit untuk mengungkapnya bahkan ada pula oknum penegak hukum yang tutup mata akan hal ini meskipun mereka paham betul apa yang terjadi.
Aksi Corrumpere Kingdom in Indonesia
Contoh sepak terjang Corrumpere Kingdom in Indonesia pada lingkup daerah yakni, menjadi penguasa (kepala daerah atau legislatif) dengan cara yang tidak benar yakni dengan Money Politik yang melibatkan “Oknum-Oknum” Tim Sukses, Penyelenggara Pemilu, Penegak Hukum, dan Masyarakat. Mereka ini dalam Corrumpere Kingdom in Indonesia sudah menjadi Prajurit, Tumenggung, Senopati dan Adipati yang siap melakukan hal apapun demi sang raja/ratu (Calon kepala daerah atau legislatif).
Ketika sudah menjadi penguasa (kepala daerah atau legislatif) eksitensi Corrumpere Kingdom in Indonesia semakin menjadi, yakni dengan semena-mena dalam melaksanakan amanah yang di embannya. Salah satu perbuatan yang pasti dilakukan yakni memperkaya diri sendiri/keluarga/golongannya, curang dalam pelaksanaan proyek, konflik kepentingan dan lain sebagainya.
Corrumpere Kingdom in Indonesia yang seharusnya di viralkan, di cegah untuk bermunculan atau bahkan perlu di bumi haguskan baik oleh pihak yang berwajib maupun masyarakat jangan sampai terus bermunculan. Sebab Corrumpere Kingdom in Indonesia yang jelas-jelas nyata berdampak negatif bagi Negara dan masyarakat kita selama 7 turunan.
Penulis : Syaiful Rizal (Akademisi dan Praktisi Anti Korupsi)
