PANDEGLANG, SEKILASINDO. COM- Kebijakan Sistem Zonasi yang diterapkan sejak 2017 ini menuai kontroversi di kalangan orang tua murid.
Sistem Zonasi diterapkan karena pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh.
Tak hanya itu, Sistem Zonasi juga dinilai sebagai satu di antara strategi percepatan pemerataan pendidikan berkualitas.
Namun sistem seperti itu menimbulkan Polemik di kalangan orang tua siswa-siswi di daerah. Seperti di kecamatan Jiput yang belum memiliki operasional sekolah SMAN, sistem zonasi di anggap sistem yang mengagetkan di masyarakat.
“Sistem zonasi kacau sistem tidak adil menyiksa masyarakat lemah” tutur orang tua siswa dengan nada kesal, jum’at (12/7)
Orang tua siswa di jiput , Pandeglang-Banten mengeluhkan Sistem Zonasi pada PPDB 2019 yang dianggap merugikan lantaran sistem seperti ini untuk di kecamatan jiput belum layak Lantaran tidak tersedia bangunan sekolah SMAN atau SMKN seharusnya pemerintah sebelum melakukan sistem ini terlebih dahulu menyediakan bangunan sekolah sehingga Siswa tetap bisa sekolah di SMAN atau SMKN.
Salah satu kepala desa di jiput Toton, menilai pemerintah terlalu cepat berlakukan sistem zonasi” Okelah sistem zonasi itu baik bagi wilayah yang sudah di lengkapi operasional sekolah tapi Jiput ini belum memiliki SMAN
Semestinya pemerintah pusat ada penelitian dulu ke bawah jangan langsung ada sistem zonasi di berlakukan jelas saya pribadi tidak setuju dengan adanya sistem zonasi karena masyarakat belum paham sistem seperti ini dan hususnya di jiput sistem seperti ini mempersulit masyarakat Jiput untuk menyekolahkan anaknya.
Di tempat yang sama camat Jiput mengatakan ” Dulu kecamatan Jiput memiliki SMA negeri tapi sekarang karena ada pemecahan kecamatan terbawa ke cikedal, untuk menyikapi kebijakan pusat kedepannya kita harus merencanakan bagaimana memiliki SMA negeri karena sistem zonasi yang di atur jarak tempuh itu yang jelas ada beberapa sekolah swasta yang di untungkan ada juga yang di rugikan yang pasti masyarakat sangat repot. (Ade m)
