PANDEGLANG,SEKILASINDO.COM-Beberapa bulan yang lalu Pemerintah Provinsi Banten telah mengucurkan anggaran untuk Desa se Kabupaten Pandeglang dan diterima langsung masing masing Kepala Desa.
Hanya saja pasca cairnya anggaran tersebut yang dikelola langsung oleh desa banyak menimbulkan masalah di internal Desa mulai dari perangkat desa sampai dengan pihak BPD dan Kepala Desa, “anggaran yang turun ke desa dan dikelola langsung oleh pihak Desa sebesar Rp.50 juta,” ucap BPD Pasirpanjang, Rojat.
Seperti yang terjadi di Desa Pasirpanjang Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang. Dimana
dana bantuan dari Provinsi Banten yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat tapi itu hanya mimpi belaka yang dirasakan masyarakat dan BPD.
“Saya selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasirpanjang, mempertanyakan Pembangunan dari anggaran Bantuan Provinsi tahun 2019.”
Sebab saya selaku Ketua BPD tak mengetahui penggunaan anggaran tersebut. Padahal BPD itu berperan sebagai Pengawas dan pemantau di Desa, tentunya harus mengetahui dan dapat mengawasi pengelolaan dana Bantuan Provinsi hingga pembangunanya.
Namun sampai saat ini pembangunan belum nampak di desa. Pastinya kepala Desa Sebagai penanggungjawab pengguna anggaran di Pemerintahan Desa.
“Pada bulan ramadhan yang lalu, saya sudah mempertanyakan di kepala Desa, “Kapan anggaran bantuan Provinsi digunakan untuk membangun”. Dan pada saat itu
Kepala Desa mengatakan setelah lebaran nanti kita mulai mengerjakan akan tetapi sampai saat ini belum ada realisasi, Kesal Rojat Minggu (23/06/2019).
“Yaa kami belum mengetahui dimana dibangunkannya, kapan dilaksanakanya pembangunan, jelas kami belum mengetahui sampai saat ini”Ungkapnya Aking Minggu (23/06/2019).
Dugaan Sementara Kepala Desa Pasirpanjang tidak transparan dalam pengelolaan Dana Bantuan Provinsi kepada BPD. Sampai berita ini di tayangkan Wartawan Sekilasindo.com masih terus berusaha konfirmasi kepada kepala Desa dan pihak terkait. ( Supran/Jali )
