Uncategorized

Laksus-Maspekindo Serahkan Daftar Hitam 9 Brand Skincare ke Polda Sulsel

×

Laksus-Maspekindo Serahkan Daftar Hitam 9 Brand Skincare ke Polda Sulsel

Sebarkan artikel ini

SEKILAS INDONESIA, MAKASSAR – Lembaga Anti Korupsi Sulsel (Laksus) dan Masyarakat Peduli Konsumen Indonesia (Maspekindo) Sulawesi Selatan berencana menyerahkan daftar sembilan brand skincare ke Polda Sulawesi Selatan. Daftar tersebut akan menjadi dasar untuk razia besar-besaran terhadap produk skincare yang diduga berbahaya. Beberapa brand terkenal yang masuk dalam daftar ini di antaranya adalah FF, Ratu Glow, NRL, MH, dan AF.

“Ini penting agar brand-brand yang beredar bisa diperiksa kandungannya untuk memastikan apakah ada bahan berbahaya dalam produk mereka,” ujar Direktur Laksus, Muhammad Ansar, Senin (28/10/2024).

Click Here

Menurut Ansar, sembilan brand skincare ini tersebar luas di Sulsel dan direkomendasikan untuk diuji di laboratorium BPOM RI agar statusnya dapat dipastikan. “Hasil uji lab nanti harus dipublikasikan secara terbuka oleh BPOM, supaya masyarakat tahu mana produk yang aman dan mana yang berbahaya,” tambahnya.

Brand yang terbukti berbahaya nantinya diharapkan dapat segera ditarik dari peredaran. “Produk berbahaya harus diisolasi dan dinyatakan sebagai produk terlarang oleh pemerintah, artinya tidak boleh beredar lagi,” tegas Ansar.

Ansar juga menyerukan langkah hukum bagi pemilik brand yang terbukti melanggar. Menurutnya, penegakan hukum ini perlu untuk menghentikan peredaran produk ilegal. “Tindakan hukum adalah tujuan utama kami. Semua pemilik brand yang terbukti memproduksi skincare berbahaya harus dijerat pidana sesuai UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen,” ujarnya.

Brand yang akan diserahkan ke Polda Sulsel meliputi FF milik Fenny Frans, Ratu Glow milik Agus Salim Buchar, MH milik Mira Hayati, NRL milik Nurul, dan AF milik Abhel Figo. Sementara empat brand lainnya adalah TT Glow, SYR milik Syahraeni, MH milik Mimi Hamsyah, dan Jeng Ranti.

Laporan Warga Terhadap Abhel Figo

Sebelumnya, warga di Kecamatan Ujungtanah, Kota Makassar melaporkan aktivitas peracikan kosmetik ilegal milik AF (Abel Figo) yang dilakukan tanpa memenuhi standar BPOM. Laporan ini telah dilayangkan ke kelurahan, kecamatan, BPOM, dan kepolisian sejak tahun lalu, namun belum mendapat tindak lanjut konkret.

Pada tahun 2022, AF masuk dalam daftar 11 brand kosmetik ilegal yang dilaporkan ke BPOM karena diduga beredar tanpa izin resmi. Produk TT Glow juga terpantau aktif melakukan penjualan massal meski diracik tanpa fasilitas laboratorium dan tenaga ahli yang memadai.

Ketua Maspekindo Sulsel, Mulyadi, menegaskan bahwa tindakan peracikan kosmetik tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana. “Jika ada bukti penggunaan bahan berbahaya dalam produk ini, maka pemilik brand bisa dijerat pidana,” kata Mulyadi.

Isu ‘Jatah Preman’ Dalam Bisnis Skincare

Beberapa aktivis antikorupsi menduga adanya aliran dana ‘jatah preman’ dari pemilik brand skincare ilegal kepada oknum aparat, yang membuat peredaran produk ini sulit dihentikan. Mulyadi, aktivis antikorupsi sekaligus Ketua Maspekindo, menyebut pihaknya sedang mengumpulkan bukti terkait hal ini.

“Memang tidak mudah untuk membongkar praktik ini karena melibatkan oknum aparat. Namun, kita berkomitmen untuk mengusut tuntas agar praktik ini tidak terus-menerus terjadi,” ujarnya.

Ia menduga bahwa pemilik brand-brand ini telah membangun koneksi terstruktur dengan aparat tertentu untuk melindungi bisnis mereka dari jeratan hukum.

Maspekindo Tantang BPOM

Maspekindo Sulsel mendesak BPOM RI untuk mengungkap identitas pemilik brand skincare yang terbukti berbahaya, demi melindungi konsumen. “BPOM harus terbuka dan mengungkap siapa saja pemilik brand berbahaya ini agar masyarakat tahu dan bisa menghindarinya,” kata Mulyadi.

Menurutnya, BPOM seharusnya sudah mengantongi identitas dan informasi produk-produk ilegal ini. Jika publikasi dilakukan, masyarakat akan lebih waspada terhadap risiko kesehatan dari produk tersebut.

“Identitas brand-brand ini perlu dibuka demi keselamatan konsumen. Jika BPOM terus menutup-nutupi, berarti mereka membiarkan masyarakat dalam risiko kesehatan yang tinggi,” pungkas Mulyadi.(SH/MA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Eksplorasi konten lain dari Sekilas Indonesia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan Membaca

%d