Pangkalpinang, Sekilas Indonesia | Anggota Komisi 3 DPRD Bangka Belitung, Ir. H. Azwari Helmi, menyoroti kekhawatiran masyarakat terkait kondisi pertimahan dan mengingatkan pemerintah untuk merespons dengan cepat.
Anggota Fraksi PPP ini mengatakan bahwa banyak masyarakat ekonominya tergantung pada sektor pertimahan, terutama sebagai penambang. “Ini harus menjadi perhatian pemerintah,” kata Helmi kepada wartawan pada Kamis (18/1/24).
Helmi menekankan bahwa masalah ini dapat menjadi bom waktu yang mengancam mata rantai ekonomi masyarakat Babel, terutama yang bekerja di sektor pertimahan, mulai dari penambang hingga pekerja di perusahaan peleburan.
Ia menghimbau agar proses perijinan terus berjalan sesuai prosedur, dengan memberikan kepastian hukum dan investasi di Bangka Belitung, terutama di sektor pertimahan.
“Proses hukum tetaplah proses hukum, namun prosedur layanan terkait perijinan tidak seharusnya terdampak,” tambahnya.
Helmi menegaskan bahwa keluhan masyarakat terkait pertimahan ini harus diresapi, khususnya dari para penambang dan buruh pabrik yang merasa khawatir dengan situasi saat ini.
Diketahui, beberapa perusahaan smelter swasta saat ini belum beraktivitas karena belum ada persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari Dirjen Minerba.
Situasi ini diduga sebagai dampak dari perkara dugaan Tipikor yang melibatkan PT. Timah Tbk dan mitra kerjanya dalam tata kelola komoditi Timah.
(red)
Terima kasih banget atas infonya yang super bermanfaat! Gak pernah kecewa sama beritanya yang selalu update dan relevan di situs ini. Nah, buat kalian yang suka mendekin link, saran gue nih, cobain deh V.af! Udah gue pake, rasanya efisiensinya juara banget. Plus, desainnya keren abis! Langsung aja cek di V.af ya. Terima kasih lagi buat konten keren di situs ini, semangat terus! ????????