Sekilas Indonesia, Makassar – Peneliti antikorupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak “tebang pilih” dalam mengusut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, namun KPK memastikan proses penyidikan yang dilakukan “murni proses penegakan hukum”.
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membantah kecurigaan bahwa penyidikan dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian memuat unsur politik.
“Kami mempertanggung jawabkan seluruh proses penyidikan yang KPK lakukan. Kami pastikan bahwa ini adalah murni proses penegakan hukum,” ungkap Ali Fikri kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (29/09/23).
Demikian dikatakan Ali saat KPK melakukan penggeledahan rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Kebayoran Baru, Jakarta Pusat, dari Kamis (28/09/23) petang hingga Jumat siang.
Kecurigaan adanya politisasi dalam penanganan kasus dugaan korupsi ini muncul karena latar belakang Menteri SYL sebagai politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem).
Apakah Benar SYL Rela Mempertaruhkan Integritasnya ?
Seseorang dikatakan memiliki integritas jika ia telah teruji saat menerima amanah dan tanggungjawab sebagai pemimpin, sedangkan seorang pemimpin dikatakan kredibel apabila ia memiliki kualitas, kapabilitas, dan kekuatannya untuk menimbulkan kepercayaan orang lain. Perintahlah masyarakat sesuai keinginannya, bukan sesuai keinginan pemimpin.
Prinsip inilah yang selalu dipegang teguh dan diajarkan oleh sosok Syahrul Yasin Limpo (SYL) kepada bawahannya, selama puluhan tahun menjabat mulai dari Lurah, Camat, Sekda, Bupati 2 periode, Sekprov, dan Gubernur Sul-Sel juga 2 periode.
Oleh karena itu masyarakat Sul-Sel sangat kaget dan tersentak saat mendengar kabar lalu, jika Mentan Syahrul Yasin Limpo dipanggil dan diperiksa oleh KPK. Dan masyarakat tidak yakin kalau yang bersangkutan terlibat dalam tindak pidana korupsi, karena sosok SYL sangat dikenal dengan prinsip ” siri’ na pacce kualleangangi tallanga na toaliya ” yang berarti menjaga harga diri serta kokoh dalam pendirian, lebih baik teggelam mempertahankan harga diri daripada nama baik tercemar.
Penulis sangat memahami prinsip hidup dan karakter Beliau seperti prinsip hidup dan karakter ayahandanya almarhum Kolonel Yasin Limpo seorang panutan masyarakat, pembina dan pelatih pramuka serta perintis kepanduan hizbul Wathan di Kabupaten Gowa bersama Achmad Karim Majja. Selain itu, melalui media (koran, radio, dan TV) SYL berupaya menanamkan dan mensosialisasikan satunya kata dengan perbuatan (integritas), serta berupaya menanamkan nilai-nilai kearifan lokal Siri’ Na Pacce’ terjabar dalam Pancasila selama menjabat Gubernur Sul-Sel dua periode. Seperti yang pernah diungkapkan bahwa “Konsep Siri’ Na Pacce ada dalam Pancasila dan telah terjabarkan di dalamnya. Menurutnya, Siri Na Pacce merupakan filosofi hidup masyarakat Sulsel yang berarti menjaga harga diri serta kokoh dalam pendirian.
Integritas diambil dari kamus kompetensi perilaku KPK, dimana integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut (nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai-nilai dalam masyarakat).
Sedangkan kasus Dugaan Korupsi dan Gratifikasi yang menyeret nama Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo terus bergulir dan menjadi asumsi liar ditengah masyarakat yang sedang menghadapi tahun politik 2024.
Menyikapi hal ini, Ketua Komisi Ketahanan Nasional Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Sandri Rumanama meminta agar kedua menteri ini dicopot sebelum ditetapkan sebagai tersangka dan status hukum lainnya.
“Harusnya mereka dicopotlah, sebelum ada sanksi regulatif harus ada sanksi moril dan politis dari presiden dan rakyat Indonesia untuk mereka,” ucapnya.- (HiTs IDN).
Permintaan Sandri Rumanama ini bersifat tendesius, karena khusus ditujukan kepada kedua menteri tersebut. Sementara banyak pejabat publik dan ketua partai yang dapat diduga terlibat kasus korupsi dan gratifikasi sebelumnya, kenapa tidak diminta secara adil dan merata tanpa tebang pilih.
Secara parsial sepertinya kasus ini adalah berhubungan atau merupakan bagian dari keseluruhan kasus tindak pidana korupsi dan Gratifikasi dari sistem politik transaksional, yang jika ada yang keluar dari kesepakatan politik berdampak pada penjemputan KPK. Apalagi kalau dikaitkan dengan tahun politik menjelang Pilpres dan Pemilukada 2024 nanti, tentu saling jegal menjegal tidak bisa dihindari.
Demikian juga Komisi Pemberantasan Korupsi diduga keras berusaha menjerat Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran operasional kementerian. Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan, mengatakan, jika benar KPK dijadikan alat politik, maka lembaga antirasuah itu tidak bisa lagi dipercaya sebagai penegak hukum.
“Kalau ini benar KPK jadi alat politik tentu ini sangat merusak. Kekhawatiran tersebut sangat beralasan, karena KPK sekarang dipimpin oleh orang-orang bermasalah,” kata Novel Baswedan seperti dikutip jurnalis media online di Jakarta, Rabu (14/6/2023).
Makassar, 02 Oktober 2023
Oleh: Achmad Ramli Karim
Pengamat Politik & Pemerhati Pendidikan
