SEKINDO.ID, WAJO – Bupati Wajo, Amran Mahmud menghadiri pengukuhan dan pelantikan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Wajo periode 2023-2028 di Ruang Pola Kantor Bupati Kamis (03/08/2023).
Pengurus PPDI Wajo dikukuhkan dan dilantik oleh Ketua PPDI Provinsi Sulsel Tabah Halilintar. Kegiatan ini dihadiri Anggota DPRD Wajo yang juga Ketua Bapemperda Junaidi Muahammad, Kadis PMD, Andi Liliyannah, Inspektur Daerah, Saktiar, Ketua Apdesi Wajo, Andi Page, Para Camat, Kades dan Satker P3MD serta BPJS Ketenagakerjaan serta undangan lainnya.
Ketua Umum PPDI Wajo dijabat Jamaluddin Yusuf dengan Sekretaris Umum, Baharuddin dan Bendahara Umum, Risnayanti.
Bupati Wajo, Amran Mahmud menyampaikan selamat kepada para pemgurus yang baru saja dilantik. Dia berharap agar semua bisa menjalankan amanah dengan baik serta menjadikan wadah ini untuk silaturahim dan saling berbagi informasi.
Amran Mahmud pada kesempatan tersebut menanggapi permintaan Ketua PPDI Kabupaten Wajo yang meminta untuk diterbitkan Nomor Induk Perangkat Desa.
Menurutnya, Dia sudah menyampaikan kepada DPRD Wajo melalui Bapemperda terkait dengan status perangkat desa. Mudah mudahan ada regulasi atau payung hukum sehingga bisa direalisasikan hal tersebut,” ucapnya.
Terkait dengan peningkatan kesejahteraan perangkat desa, Orang Nomor Satu di Bumi Lamaddukkelleng ini mengharapkan juga kepada DPRD Wajo dalam hal ini Bapemperda membantu mengawal ADD untuk ditingkatkan, karena bisa mempengaruhi peningkatan kesejahteraan perangkat desa.
” Apa yang menjadi aspirasi PPDI menjadi catatan penting untuk menjadi perhatian. Perangkat desa merupakan ujung tombak dalam pelayanan di desa karena bersentuhan langsung dengan masyarakat,” kata Amran Mahmud.
Amran Mahmud mengharapakan PPDI ini menjadi wadah aspirasi perjuangan perangkat desa termasuk asprasi penerbitan NIPD dan peningkatan kesejahteraanya. “Saya harapkan perangkat desa harus punya inovasi, sehingga desa bisa tumbuh dan berkembang, kemudian bisa mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan di desa,” ujarnya.
Ketua DPD PAN Wajo ini mengaku bahwa Perangkat Desa juga adalah garda terdepan bagi pembangunan olehnya itu harus memahami tugasnya karena bagian dari pelayanan masyarakat. “Kita harapkan jangan hanya menuntut hak tetapi tidak melaksanakan kewajiban. Kalau Perngkat Desa di Wajo saya yakin bisa melaksanakan tupoksinya dengan baik,” ungkapnya
Sebelumnya, Ketua PPDI Prov Sulsel Tabah Halilintar juga turut menanggapi permintaan Ketua PPDI Kabupaten Wajo. “Saya harapkan kepada teman-teman agar selain menuntut hak, juga mengutamakan memenuhi kewajiban,” ucapnya.
Ketua Umum PPDI Wajo Jamaluddin Yusuf dalam menjalankan amanah ada 3 visi yang akan dijakankan yakni bagaimana perangkat desa mempunyai status, kesejahteraan perangkat desa yang mumpuni dan mempunyai sumber daya manusia.
Sementara misi yang akan diemban, kata dia, tidak lepas dari kebijakan pemerintah kabupaten Wajo. Sehingga Jamaluddin Yusuf mengharapkan Pemda dalam hal ini Bupati Wajo untuk menerbitkan Nomor Induk Perangkat Daerah (NIPD) agar perangkat daerah sudah memiliki status.
Selain itu Jamaluddin juga mengharapkan peningkatan kesejahteraan perangkat desa sesuai dengan UMP. “Kami juga mengharapkan untuk peningakatan SDM perangkat desa untuk dianggarkan di APBD,” harapnya.
Pada kesempatan tersebut, turut diserahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada keluarga salah seorang perangkat Desa.
Sebagai Informasi, Pemerintah Kabupaten Wajo dibawah Kepemimpinan Bupati, Amran Mahmud dan Wakil Bupati, Amran telah menaikkan tunjangan perangkat desa. Bahkan, perangkat desa juga telah didaftarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga, perangkat desa yang mendapatkan kecelakaan atau meninggal diberikan santunan. (HW-SA)
