PANGKALPINANG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Eddy Iskandar (Kep. Babel) menerima audiensi Aliansi Masyarakat Cinta (AMC) Bangka Belitung terkait polemik kontroversi perhitungan kerugian negara dalam kasus 271 T, Senin (10/02/24).
“Apapun aspirasi masyarakat wajib kami (DPRD) menerimanya dan secara ketentuan ataupun prosedural aspirasi tersebut akan kami bahas di badan musyawarah,” ucap Eddy Iskandar.
Terkait akan usulan ataupun aspirasi masyarakat tersebut, Eddy mengatakan DPRD akan memproses melalui mekanisme yang ada di lembaga (DPRD) dan diserahkan sepenuhnya kepada fraksi-fraksi yang ada di DPRD Provinsi Kep. Babel.
“Pembentukkan pansus itukan di usulkan oleh fraksi-fraksi dengan membuat surat kepada pimpinan, kemudian akan dibahas di banmus untuk menyepakati pembentukkannya dan finalnya akan disahkan di paripurna,” jelasnya.
Ditambahkannya pembentukan pansus atau panja itu sendiri haruslah mendapatkan persetujuan semua fraksi, bukan keinginan individu atau kelompok-kelompok tertentu.
“Kebetulan hari ini juga sedang dilakukan badan musyawarah, salah satunya mungkin berkaitan dengan pansus tersebut,” tambahnya.
Sementara itu ketua AMC Bangka Belitung Kurniadi Ramadani mengatakan polemik yang terjadi saat ini di tengah-tengah masyarakat Kep. Babel kurangnya informasi yang utuh dan valid terkait persoalan perhitungan kerugian negara.
Disini kami mendorong DPRD untuk mendapatkan data yang valid dari tiga kementrian (Lingkungan Hidup, Kehutanan dan ESDM) untuk mengetahui secara pasti luasan bukaan lahan, reklamasi, dan lain-lain,” ucapnya.
AMC Babel menekankan pentingnya data tersebut untuk dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi salah penafsiran ataupun perbedaan dikalangan masyarakat.
” Kami meminta DPRD untuk menindaklanjuti aspirasi kami, untuk kepentingan masyarakat Bangka Belitung,” tutupnya.
