TAKALAR – Komite Aksi Kerakyatan Mahasiswa Sulawesi Selatan (KAKMS) menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka refleksi Hari Jadi ke-65 Kabupaten Takalar. Dalam aksi ini, mereka menyuarakan tuntutan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dalam aksinya, KAKMS mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp250 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Takalar pada tahun anggaran 2022.
Mereka juga menuntut Kejaksaan Agung RI untuk menyelidiki mantan Bupati Takalar periode 2017-2022, H. Syamsari Kitta, terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi pajak tambang pasir laut yang diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah. Selain itu, KAKMS meminta KPK untuk menyelidiki dugaan lonjakan harta kekayaan yang tidak wajar pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mantan bupati tersebut, yang meningkat dari sekitar Rp1 miliar pada 2016 menjadi lebih dari Rp21 miliar pada 2019.
Tuntutan lainnya mencakup pemeriksaan anggaran rumah tangga jabatan Bupati Takalar dari 2018 hingga 2022, yang dinilai tidak transparan dan berpotensi menjadi ladang korupsi. Mereka juga mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk memeriksa proyek jalan betonisasi yang dikerjakan oleh PT Jenifer Utama Mandiri, yang dinilai memiliki banyak permasalahan dan berpotensi merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah.
Selain itu, KAKMS menuntut Pemerintah Kabupaten Takalar untuk segera menyelesaikan permasalahan infrastruktur pendidikan, sosial, kesehatan, dan transportasi jalan secara merata. Mereka juga meminta evaluasi terhadap pejabat yang dianggap bermasalah serta peningkatan kinerja pelayanan publik agar lebih efisien dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
Aksi ini dipimpin oleh Jenderal Lapangan, Alwi Saputera, Koordinator Lapangan, Abdul Salam, dan Ketua KAKMS, Yusri Yusra Mahenra.
Suherman Tangngaji
