BARRU– Dewan Pengurus Cabang (DPC) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Panrita Keadilan Kabupaten Barru mendukung penuh program Dewan Pengurus Pusat (DPP) LBH Suara Panrita Keadilan, yang dipimpin oleh Advokat PERADMI Djaya Jumain, untuk mendirikan Klinik Hukum di setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Barru, Senin (03/02/2025).
Ketua DPC LBH Suara Panrita Keadilan Kabupaten Barru, Julianus Palodong, SH, menegaskan bahwa pihaknya siap berperan sebagai juru damai dalam berbagai persoalan hukum, baik pidana maupun perdata.
Hal ini disampaikannya dalam rapat konsolidasi pengurus yang berlangsung di Alun-Alun Kabupaten Barru. Klinik Hukum yang akan didirikan nantinya bertugas menerima pengaduan dan memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat.
“Kasus pencurian dan penganiayaan masih marak di Kabupaten Barru. Oleh karena itu, kami akan fokus pada penyuluhan hukum agar masyarakat lebih sadar hukum. Dengan demikian, angka kasus tersebut diharapkan menurun setiap tahunnya. Untuk mewujudkan hal ini, kami akan bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian,” ujar Julianus.
Lebih lanjut, ia menargetkan pembentukan struktur kepengurusan DPC LBH Suara Panrita Keadilan segera rampung, sehingga dalam seratus hari ke depan Klinik Hukum di seluruh desa dan kelurahan dapat beroperasi. Dengan demikian, masyarakat yang membutuhkan layanan hukum dapat mengaksesnya dengan lebih mudah.
Sementara itu, Ketua Umum DPP LBH Suara Panrita Keadilan, Djaya Jumain, menyatakan bahwa pihaknya memberikan kebebasan kepada Dewan Pengurus Daerah (DPD) di tingkat provinsi dan DPC di tingkat kabupaten/kota untuk merancang program hukum sesuai kebutuhan masyarakat.
Program tersebut dapat berupa pelatihan, pendidikan hukum, atau kerja sama dengan berbagai pihak selama memberikan manfaat bagi masyarakat.
Djaya Jumain juga mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat terhadap kehadiran LBH Suara Panrita Keadilan di tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Hal ini menunjukkan bahwa LBH Suara Panrita Keadilan semakin dipercaya dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat.(*)
