TAKALAR – Gedung DPRD Kabupaten Takalar saat ini membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten. Bangunan yang menjadi pusat aktivitas legislatif ini mengalami kerusakan parah akibat usia tua dan minimnya perawatan, termasuk pada ruangan Ketua DPRD Kabupaten Takalar.
Kondisi gedung yang tidak lagi representatif semakin diperburuk dengan jumlah anggota DPRD yang bertambah dari 30 menjadi 35 orang. Ruangan-ruangan penting seperti ruang komisi dan Badan Musyawarah (Bamus) dianggap tidak memadai untuk mendukung aktivitas legislatif.
Selain kenyamanan, kondisi lapuk dan retak pada beberapa bagian atap dan dinding memicu kekhawatiran terkait keselamatan. Fasilitas penunjang lainnya pun dinilai tidak layak. Situasi ini membuat berbagai pihak mendesak Pemkab Takalar untuk segera mengambil langkah nyata, bukan sekadar rehabilitasi, melainkan pembangunan gedung baru.
“Ini bukan lagi soal perawatan, melainkan kebutuhan mendesak untuk pembangunan gedung baru. Gedung DPRD adalah simbol pelayanan publik, dan jika terus dibiarkan, tentu akan berdampak pada kinerja anggota dewan serta staf,” ujar seorang aktivis politik Takalar yang enggan disebutkan namanya, Senin (6/1/2025).
Pemerintah Kabupaten Takalar diharapkan segera mengalokasikan anggaran untuk membangun gedung baru yang lebih layak dan modern. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kenyamanan kerja, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
Masyarakat Takalar pun berharap langkah konkret segera diambil untuk menyelamatkan gedung DPRD yang memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Pembangunan ini akan menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap sarana pendukung pelayanan publik yang berkualitas.
Suherman Tangngaji
