TAKALAR – Polemik pemecatan sembilan honorer kesehatan di Puskesmas Bontomangape tanpa alasan yang jelas akhirnya sampai ke meja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, dr. Nilal Fauziah. Para honorer yang merasa dirugikan mengungkapkan kejanggalan ini dalam pertemuan langsung dengan Kadis Kesehatan pada Senin pagi Senin (2/12/2024).
Perwakilan honorer, St. Hijriana, mengaku terkejut ketika mengetahui nama dirinya dan delapan rekannya tidak tercantum dalam SK tahun 2024. SK tersebut diterbitkan pasca pemilihan legislatif pada Februari 2024. “Kami masih bertanya-tanya, apakah ini ada kaitannya dengan politik, sebab kami dikeluarkan tanpa alasan yang jelas,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, dr. Nilal Fauziah memastikan bahwa masalah tersebut bukan persoalan politik, melainkan isu kemanusiaan yang harus diselesaikan dengan bijak. “Mereka sudah mengabdi selama 4-5 tahun dan tercatat dalam database di Badan Kepegawaian Daerah. Kami akan memanggil Kepala Puskesmas Bontomangape untuk menyelesaikan persoalan ini,” ungkapnya.
Kadis Kesehatan juga menegaskan bahwa SK untuk sembilan honorer yang dikeluarkan secara sepihak akan segera diterbitkan kembali. Langkah ini diambil untuk memastikan hak-hak honorer yang telah lama mengabdi tetap dihormati.
Masalah ini menjadi perhatian publik, terutama karena menyangkut nasib tenaga kesehatan yang selama ini telah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Kesehatan berharap kasus serupa tidak terulang di masa mendatang dan semua pihak dapat menjalankan tugasnya dengan adil dan transparan.
Suherman Tangngaji
