Editorial: Rudi Syahwani
(Pemimpin Redaksi)
BANGKA BARAT-Padahal antara kantor Polres Bangka Barat, dengan daerah Tembelok, masih dalam kecamatan yang sama, yaitu Kecamatan Muntok. Ada Polres Bangka Barat, Polsek Muntok dan Pos Polair dalam kecamatan tersebut. 3 Pos Kepolisian bahkan tak mendeteksi pesta ratusan Ponton TI di perairan Tembelok-Keranggan.
Dalam sebuah dialog dengan rekan sesama wartawan beberapa bulan lalu, tercetus sebuah pertanyaan yang cukup membuat tercekat. Pertanyaan tersebut kira-kira begini. “Kenapa kejadian Pelanggaran UU Minerba dari tahun 2015-2022, berujung pada dugaan korupsi, dan yang mengungkapkannya adalah Kejaksaan. Emang Polisi ke mana saja?” tanya seorang rekan wartawan dalam diskusi.
Pertanyaan yang ringan memang, namun membuat tercekat di bagian ujungnya. “Polisi nya ke mana saja?” dan belakangan dalam fakta persidangan di PN Tipikor Jakarta Pusat, terungkap bahwa Direktur Kriminal Khusus Polda Babel saat itu, Mukti Juharsa, malah jadi admin grup smelter.
“Polisi nya ke mana saja” terjawab sudah sekaligus muncul pertanyaan baru, “Pak Polisi ngapain aja?”
Fenomena serupa sedang berlangsung di Kecamatan Muntok-Bangka Barat. Di mana sedang terjadi pesta pora para penambang Ilegal di perairan Tembelok-Keranggan. Lokasi yang hanya beberapa kilometer dari Kantor Polres dan Pos Polisi dalam kecamatan Muntok.
Tak ada anggota Polisi kah di 3 kantor tersebut, tak ada fungsi satuan kah? Seperti satuan intelkam yang semestinya menjadi mata dan telinga di kepolisian? Bayangkan jika itu adalah rombongan imigran dari luar negeri. Tiba-tiba sudah merapat di pesisir dan membuat keonaran, terus layaknya polisi India, anggota Polres atau Polsek baru datang untuk menyelesaikan.
Selasa (24/9/24) kemaren puluhan Ponton TI ilegal bergerak bersamaan menyerbu perairan Tembelok-Keranggan, seperti terorganisir dengan baik. Bergerak dengan masih secara bersamaan. Hingga menjelang tengah malam, sekitar ratusan Ponton sudah menggelar pesta nya di perairan Tembelok-Keranggan.
Konfirmasi yang dijawab oleh Kapolres Bangka Barat, AKBP. Ade Zamrah, akan mengecek info yang dikonfirmasi, lebih mirip lips service yang terlatih. Karena jarak kantor Polres, Polsek dan Pos Polair hanya beberapa kilometer, ada ratusan personil yang menjadi anggota polisi, sangat tak masuk akal, berapa lemahnya Kepolisian merespon sebuah pelanggaran hukum.
Jadi wajarlah jika saat ini nama seorang Jenderal Polisi bernama Mukti Juharsa, hari ini ramai jadi sorotan karena ternyata berada dalam grup smelter yang terlilit kasus Tipikor Rp 300 T. Karena ternyata sang Jenderal menjadi admin WA grup para pelaku. Anehnya, kok yang mengungkapkan malah Kejaksaan. Terus Polisi dalam situasi terjadi konspirasi pelanggaran hukum terorganisir pada ke mana????
Seperti nya ada materi baru dalam pendidikan kepolisian, yakni cara menjawab konfirmasi wartawan, “nanti saya cek dulu, terima kasih info nya.” Jawaban konfirmasi yang sering kali diterima, seperti copy paste. Mungkin sudah jadi kosa kata baku saat ini untuk menjawab konfirmasi wartawan, sebelum puncaknya, blokir…!!! “Salam Polisi India” (***)
