Jakarta, Sekilas Indonesia | Suasana gemuruh menggema di depan Gedung DPR RI hari ini saat ratusan ribu Kepala Desa dari seluruh penjuru Indonesia menggelar Aksi APDESI Jilid III, Rabu (31/1/2024).
Mereka menuntut segera disahkannya revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.
Sejak pagi, Gedung DPR RI menjadi saksi bisu aksi yang digelar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI).
Sebanyak kurang lebih seratus ribu peserta, terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa dari seluruh provinsi, membanjiri area depan gedung, menunjukkan keseriusan mereka dalam mendesak revisi UU Desa.
Aksi ini bukan tanpa sejarah. Sebelumnya, pada tanggal 5 Desember 2023, sebanyak 50.000 Kepala Desa, Anggota BPD, dan Perangkat Desa telah melakukan Aksi Jilid I dan Jilid II. Namun, hingga hari ini, DPR RI masih belum memberikan kepastian terkait revisi UU Desa sebelum pelaksanaan pemilu 2024.
Ketua Umum APDESI, H Surta Wijaya, menyatakan kekecewaannya terhadap absennya anggota DPR RI dalam menyikapi aspirasi mereka.
Meskipun aksi terlihat mengganggu dengan penutupan sementara jalan tol, hal tersebut merupakan cerminan dari ketidakpuasan peserta aksi atas sikap DPR RI yang dianggap hanya membangun janji politik menjelang pemilu 2024.
Namun, di tengah kekecewaan, aksi ini juga menjadi momentum positif. Wijaya menegaskan bahwa hari ini adalah momentum menagih janji dari anggota DPR, terutama Ketua DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI, yang sebelumnya menandatangani komitmen terkait revisi UU Desa.
Meskipun awalnya hanya diterima oleh Sekretaris Jenderal, perwakilan peserta aksi berhasil bertemu dengan dua anggota DPR RI, walaupun dalam prosesnya terkesan terbata-bata. Ini merupakan langkah awal dalam proses negosiasi untuk mewujudkan tuntutan revisi UU Desa.
Menyikapi ketidakpastian, Ketua Umum DPP APDESI menegaskan bahwa jika tuntutan aksi masih belum terpenuhi, mereka siap menggelar aksi lebih besar lagi.
Bahkan, ia mengajak semua kepala desa di seluruh Indonesia untuk bersatu dalam aksi yang lebih besar, hingga mungkin mencapai jutaan peserta.
Aksi ini bukan hanya sekadar protes, melainkan sebuah panggilan untuk keadilan dan perubahan.
(*/Don)
