Pangkalpinang, Sekilas Indonesia | Keberlanjutan fungsi lingkungan menjadi isu penting guna kehidupan manusia di masa mendatang. Alam sebagai penyangga sumber dari segala kebutuhan hidup, kini mulai terganggu, sehingga perlu dicari solusi agar keberlanjutan kehidupan di bumi dapat terpenuhi.
Hal ini tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun perlu untuk melibatkan semua pihak hingga ke lini terendah, yakni individu dengan diatur oleh regulasi dan kebijakan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) juga senantiasa berkomitmen untuk mendukung pengelolaan dan lingkungan hidup di Negeri Serumpun Sebalai. Terbukti, Pada tahun 2023, anggaran untuk menangani hal tersebut meningkat sebesar 24 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kepulauan Babel, Safrizal ZA dihadapan para panelis yang mewawancarai proses penilaian Nirwasita Tantra tahun 2023 secara daring di Rumah Dinas Gubernur, Kamis (28/12/2023).
“Porsi anggaran pengelolaan terus mendapat perhatian serius dari semua pemegang kebijakan. Proporsi peruntukan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2023 terhadap seluruh anggaran belanja daerah terus naik signifikan menjadi 24 persen,” ungkapnya.
Berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemprov Kepulauan Babel, data anggaran pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 2023 sebesar Rp 473,92 miliar. Angka ini meningkat dari tahun 2022 sebesar Rp 216,69 miliar.
Tidak hanya dari alokasi anggaran, berbagai respon dan inovasi terkait isu lingkungan hidup juga dipaparkan pria lulusan terbaik angkatan pertama IPDN tersebut, diantaranya melalui realisasi parade penanaman dan penghijauan dalam program Hijau Biru Babelku di beberapa lokasi.
“Tahun 2024, program ini pun terus kita lanjutkan dengan penanaman pohon besar-besaran, dengan target penanaman 1 juta pohon sekaligus pembentukan Satgas Tanam,” terangnya.
Selain itu itu, dirinya juga menuturkan bahwa dengan hadirnya program rehabilitasi hutan dan lahan tersebut, terbukti menjadi pendongkrak ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan lahan kritis menjadi perkebunan dan destinasi wisata.
“Berbagai respon dan inovasi yang telah dilakukan dan masifnya intervensi terhadap kerusakan lahan, memberikan keberhasilan peningkatan nilai indeks kualitas lahan dari 39,28 pada tahun 2022 menjadi 40,09 pada tahun 2023. Upaya ini akan terus kami lakukan secara optimal di Negeri Serumpun Sebalai ini,” tutupnya
Turut hadir mendampingi pada proses penilaian tersebut, yakni Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Babel Herman Suhadi, Kepala DLHK Pemprov Kepulauan Babel Fery Aprianto serta jajarannya.
Penulis: Imelda
