Sekilas Indonesia, Takalar- Dalam menjaga integritas dan profesionalitas aparatur negara, Aparatur Sipil Negara(ASN) Bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) harus netral. Netralitas yang dimaksud adalah bahwa setiap ASN tidak boleh berpihak kepada kepentingan atau pengaruh pihak manapun, sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014.
untuk itu Bawaslu Takalar Menggelar Sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN, TNI/POLRI pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024
Sosialisasi ini di hadiri Mantan ketua Bawaslu RI sekaligus Mantan ketua DKKP RI, Prof.Muhammad, Pj.Bupati Takalar yang diwakili Kepala Kesbangpol. Muh Subair, Dandim 1426 yang diwakili Kapten Inf Syamsir.A (Pasi Intel Kodim 1426/Tkl,Kapolres Talalar yang di wakili Kompol Mustakim (Wakapolres Takalar) Ibu Kajari Takalar yang di wakili Muhammad Cakra dan ketua KPU Takalar serta kadis Dukcapil Abdul Wahab S.sos, sementara Kakan Kemenag di wakili Muh.Afrizal SH.i, para Koramil dan Kapolsek.serta para Camat se-kabupaten Takalar.
Sambutan yang diawali Pimpinan Bawaslu Takalar Zahlul Padil, S.Pd pada kesempatan tersebut mengatakan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI dan Polri dapat menjadi objek Pengawasan Bawaslu Kab Takalar dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI dan polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana di atur pada Pasal 3 Perbawaslu no 6 Tahun 2018.
” olehnya itu, penting bagi Bawaslu Takalar Melakukan penguatan demokrasi dengan stakeholder melalui edukasi yang bukan hanya sekedar informatif belaka,namun memberi pemahaman tentang pentingnya netralitas kepada ASN,TNI,Polri di Kabupaten Takalar dengan demikian diharapkan kedepannya dapat memperkuat sikap Netral untuk tidak berpolik praktis ” ujarnya
Sementara Pj Bupati Takalar yang di wakili Subair.S.sos yang dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas terselenggaranya acara ini karena bisa membawa dampak positif pada pemilu 2024.pegawai ASN Anggota TNI dan Anggota polri akan selalu mengedepankan netralitasnya dalam menghadapi pemilu mendatang.
” apabila ada Pegawai ASN yang melanggar dan mempertontonkan secara terang-terangan ketidak Netralnya maka akan diberikan tindakan tegas atau sanksi demikian pula TNI dan Polri. ASN harus melakukan pelayanan prima kepada masyarakat menjelang pemilu 2024 ” ujar Subair
Dirinya berharap kepada Bawaslu Kabupaten Takalar kedepannya akan lebih baik lagi serta lebih berintegritas dalam melaksanakan pemilu 2024.
Sementara Prof Muhammad selaku pemateri mengatakan dihadapan peserta bahwa Syarat Pemilu Demokrasi yakni regulasi jelas dan tegas, peserta pemilu yang taat aturan,pemilih yang cerdas dan Partisipatif,Birokrasi Netral dan penyelenggara yang komponen & Berintegritas
” Politik uang bukan lagi pelanggaran akan tetapi sudah kejahatan makanya saya mengajak mulai dari Camat,Kapolsek dan Koramil agar membantu para penyelenggara pemilu untuk mensosialisasikan pelanggaran politik uang di masyarakat guna menyukseskan pesta Demokrasi Lima tahunan ini ” ujar prof Muhammad
Suherman Tangngaji
