Sekilasindonesia.id.MAROS.SULSEL-Sejumlah lokasi menjadi titik sasaran Operasi Bina Waspada Lipu 2023 Polres Maros.
Salah satunya Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Istiqomah Maccopa Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, Selasa (29/8/2023).
Kunjungan silaturahmi dalam rangka Operasi Bina Waspada Lipu 2023 dipimpin Kasat Binmas Polres Maros AKP Muh Asgar selaku ketua Satgas Preventif OPS Bina Waspada.
Kedatangan Kasat Binmas bersama personel Polres Maros di Ponpes Darul Istiqomah disambut dengan tangan terbuka oleh pengurus dan memberikan waktu kepada petugas Kepolisian menyampaikan giat Operasi Bina Waspada dihadapan puluhan santri.
“Silaturohmi dan tatap muka bersama pengurus Ponpes Ustad Mufassir Arif MA dan para Santri, ada beberapa hal yang kami sampaikan disana,” kata Kasat Binmas AKP Asgar.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam diawali dengan memberikan pembinaan dan penjelasan terkait maksud kegiatan Operasi Binawaspada Lipu 2020l3 yang di gelar di wilayah Kabupaten Maros.
Kegiatan operasi difokuskan kepada pembinaan pondok pesantren yang merupakan basis pendidikan agama Islam oleh generasi muda, pengetahuan mereka tentang kebangsaan harus terus ditumbuhkan agar terhindar dari paham5 radikalisme, intoleransi dan terorisme.
Kepolisan berharap kegiatan pendidikan santri di semua Ponpes mengacu kepada program dan kebijakan pemerintah dengan azas keterbukaan, tranparansi yang beridioligi pada Pancasila dan UUD 45.
“Sekolah atau lembaga pendidikan sebagai wadah belajar anak-anak bangsa, sistem pendidikan mereka harus beridiologi pada Pancasila dan UUD 45,” sebutnya.
Kasat Binmas mengatakan, Kapolres Maros AKBP Awaludin Amin berharap Pondok pesantren dapat mencetak santri dan santriwati yang berkarakter generasi islam yang moderat.
Satgas Bina waspada mengajak pengurus dan santri ponpes untuk kerja sama dengan Polres Maros, saling komunikasi terutama dalam hal pengawasan dan pencegahan dini terhadap paham Radikallisme, intoleransi dan terorisme.
“Harapan kami pengrus pesantren di kabupaten Maros mendukung kebijakan program pemerintah dalam mencegah masuknya paham kelompok radikalisme, intoleransi dan terorisme,utamanya jelang pemilihan umum tahun 2024” ucapnya.
