Sekilas Indonesia, Takalar – Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara Hybrid dalam rangka membahas langkah kongkret pengendalian Inflasi di daerah dan dirangkaikan dengan pemberian reward berupa insentif fiskal secara simbolis kepada 33 daerah yang memiliki kinerja baik dalam pengendalian inflasi periode pertama di pimpin oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dari sasana Bhakti Praja.
Rakor Inflasi Kab. Takalar dipimpin oleh Bapak PJ Bupati Takalar bersama Staf Ahli, Dandim, Kajari, Polres, BKAD, Bappelitbangda, kesbangpol, BPS, Dinsos PMS, Dinas Ketapang Holtikultura, Disperindag, Bagian Perekonomian dan SDA (31/07).
Kondisi inflasi Takalar pada Juni 2023 yang merujuk tingkat Inflasi Kota Makassar yang dirilis BPS tercatat mengalami deflasi diangka – 0,23% (mtm) terhadap bulan sebelumnya, yang secara Tahun kalender diangka 1,81% (ytd). Sementara itu tingkat Inflasi Tahun ke Tahun tercatat turun dari bulan sebelumnya dari 4,78% (yoy) menjadi 4,13% (yoy) yang masih diatas rentang sasaran inflasi 3±1% dan diatas rata-rata kondisi inflasi Nasional diangka 3,52 % (yoy) dan dibawah kondisi inflasi Provinsi Sulawesi Selatan diangka 4,43 % (yoy).
Untuk diketahui, Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya akumulasi indeks harga beberapa kelompok pengeluaran. Tiga kelompok pengeluaran yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi Takalar (yoy) pada Juni 2023 yakni kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,99 %; Kelompok transportasi 1,49 % dan Kelompok Perumahan, Air, Listrik & Bahan Bakar Rumah Tangga 0,20 %.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah daerah diminta melaksanakan upaya penanganan dinamika inflasi yang diwarnai oleh kondisi ketidakpastian global, tantangan iklim dan cuaca serta isu disparitas utamanya inflasi volatile food melalui Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran distribusi dan Komunikasi yang efektif serta melakukan agenda aksi untuk antisipasi dan adaptasi El Nino sesuai kategori dan kondisi daerah, dimana situasi kerawanan pangan dan gizi (SKPG) rilis Juli 2023 oleh BAPANAS hasil komposit dari aspek ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan menunjukkan Provinsi Sulawesi Selatan masuk kategori Waspada.
(Suherman Tangnga/Icha Humas)
