Sekilas Indonesia | BANGKA SELATAN
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan, Erwin Asmadi menyebut, pihaknya sudah menerima surat audiensi dari lima Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) Bangka Selatan pada bulan Mei lalu.
Hal itu disampaikan Erwin saat dikonfirmasi oleh media ini melalui via telpon, pada Kamis (8/6/2023) siang.
Erwin menjelaskan, setiap surat yang masuk ke DPRD Bangka Selatan akan dibahas. Hanya saja masih menunggu waktu yang tepat. Dikarenakan pihak legislatif bekerja sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
“Surat yang dilayangkan oleh mereka itu sudah kami terima, memang itu akan kami lakukan untuk pembahasan di Banmus bulan juni ini. Intinya setiap surat yang masuk ke kami akan dibahas, hanya saja kita masih menunggu taiming waktu yang tepat saja,” kata Erwin.
Erwin membeberkan, tujuan dari pokir itu sendiri adalah penyebaran pembangunan di Bangka Selatan yang berasal dari aspirasi melalui reses dan usulan-usulan dari berbagai lapisan masyarakat, lalu diterima oleh dewan untuk mewakili dari dapil masing-masing.
“Karena dewan memiliki kewajiban untuk menganggarkan itu (dana pokir, red). Nah setelah dianggar itu kami serahkan kepada pihak OPD terkait, untuk melakukan pengerjaan,” beber dia.
Namun, ia membantah bahwa pihak DPRD Bangka Selatan tidak pernah mengintervensi pihak manapun baik itu dinas maupun OPD Bangka Selatan dalam pengerjaan terkait pengggunaan dana pokir dewan.
Bahkan Erwin pun menyuruh gabungan lima LSM dan Ormas Bangka Selatan untuk melaporkan hal itu dengan disertai bukti otentik yang cukup. Apabila penggunaan dana pokir tersebut ada dugaan penyimpangan.
“Kami pihak DPRD tidak pernah untuk mengintervensi kepada siapa untuk pengerjaannya. Jika memang itu ada penyimpangan silahkan dilaporkan dengan bukti otentik yang cukup,” tegas Erwin.
“Dan kami juga berterimakasih kepada kawan-kawan LSM dan Ormas yang sudah melakukan bentuk pengawasan terhadap kinerja DPRD Bangka Selatan,” tutup Erwin.
Sebelumnya, Perwakilan gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) Bangka Selatan, Muhammad Rosidi menduga penggunaan dana Pokok-pokok pikiran atau Pokir aggota DPRD Basel tidak sesuai dan diduga terjadi penyimpangan.
Terkait hal itu, ia bersama lima LSM dan Ormas lainnya yaitu PPM, Gempal, FTRB, Bela Negara dan PAM SH, sudah melayangkan surat audiensi ke DPRD Basel untuk mempertanyakan dana pokir tersebut.
Namun surat yang dilayangkan sejak tanggal 19 Mei 2023 hingga saat ini tidak ada jawaban pasti oleh anggota DPRD Bangka Selatan.
“Kami menduga dalam penggunaan dana pokir tersebut tidak sesuai dengan semestinya. Bahkan diduga adanya intervensi kepada OPD bahwa pokir itu miliknya anggota dewan,” kata Rosidi, Rabu (7/6/2023).
“Untuk itu, kami dari gabungan LSM Bangka Selatan meminta hal ini agar dibuka secara terang terangan sehingga tidak ada dusta dalam penggunaan dana pokir,” tegas dia. (Riki)
