OPINI, SEKINDO.ID – Pemberitaan pembangunan Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo, Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra) akhir-akhir ini tak lagi muncul di media massa. Kondisi itu terjadi semenjak memasuki tahun 2023. Dan hingga sekarang kabar perkembangan pembangunan Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo belum hadir diruang publik.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mubar yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan proyek tersebut mestinya aktif memberikan informasi kepada khalayak. Sebab publik ingin mengetahui sudah sejauh mana progres pekerjaan. Apakah proyek itu sudah dilelang? Siapa pemenang lelangnya? Berapa jumlah tenaga kerja lokal yang bekerja?
Sejumlah pertanyaan itu penting untuk dijawab. Sehingga setiap progres kegiatan masyarakat dapat mengetahui informasinya. Bila tidak ada penyampaian informasi yang teratur maka spekulasi miring masyarakat soal proyek besar ini akan muncul dimana-mana. Spekulasi itu mungkin tidak sesuai dengan fakta. Tapi kalau dibiarkan begitu saja maka hal itu menjadi sebuah opini yang terus berkembang. Dampaknya adalah Pemda Mubar akan mendapatkan label buruk.
Kita ketahui bersama, respons masyarakat terhadap rencana pembangunan Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo ini begitu luar biasa. Setelah peletakan batu pertama pembangunan kantor bupati, DPRD Mubar dan Masjid Agung pada Selasa 26 Juli 2022 oleh Gubernur Sultra Ali Mazi, masyarakat memberikan apresiasi atas terobosan Pj. Bupati Mubar, Bahri. Pernyataan Bupati Bahri bahwa pembangunan Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo akan tuntas tahun 2023 membuat ekspektasi masyarakat menuju sempurna. Apresiasi masyarakat kepada Bupati Bahri pun bertambah dahsyat.
Namun apresiasi dahsyat masyarakat terhadap Pj. Bupati Bahri nampaknya akan berubah menjadi pesimis. Pasalnya, proyek yang direncanakan selesai tahun 2023 itu hingga sekarang belum ada kabar perihal kemajuan kegiatan. Tiga bulan silam Sekretaris PUPR Mubar, Agus Salam Rua yang ketika itu menjabat sebagai Plt. Kadis PUPR Mubar menyatakan pembangunan Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo akan dimulai April 2023. Namun sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Dinas PUPR Mubar bahwa pekerjaan sudah dimulai.
Tahun 2023 tinggal tujuh bulan lagi akan berakhir. Apakah dengan waktu tujuh bulan proyek besar itu dapat diselesaikan? Apakah pernyataan Bupati Bahri bahwa proyek itu akan selesai tahun 2023 realistis? Inilah pertanyaan yang kerap muncul dibenak publik. Pada soal ini publik akan memberikan penilaian khusus apakah pernyataan Bupati Bahri terbukti atau hanya sekedar prediksi sensasional? Kalau terbukti terwujud maka kredibilitas Bupati Bahri di mata masyarakat kian kukuh. Sebaliknya bila pembangunan Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo tak rampung pada 2023 maka integritas Bupati Bahri akan tergerus.
Oleh karena itu, agar integritas Bupati Bahri di mata publik tetap terjaga sudah sepatutnya instansi teknis bersama pihak terkait untuk mengupayakan pembangunan proyek Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo selesai tepat waktu. Instansi teknis harus bergerak cepat menyelesaikan semua tahapan sampai pekerjaan itu benar-benar tuntas seratus persen.
Langkah Pemda Mubar melanjutkan Perkantoran Bumi Praja Laworo harus diapresiasi. Sebab hal itu akan menjadi wajah baru Mubar. Selain itu, dengan pembangunan kompleks perkantoran ini diharapkan pelayanan terhadap masyarakat semakin optimal. Dengan fasilitas perkantoran yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi aparatur pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat.
Dalam pelaksanaan proyek ini masyarakat harus memberi andil dalam hal pengawasan. Baik itu pengawasan dalam konteks memastikan kualitas pekerjaan maupun memastikan pengunaan anggaran tidak menyimpang. Hal yang sama kita harapkan kepada DPRD Mubar untuk mengawal semua proses pelaksanaan pembangunan Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo berjalan sebagaimana mestinya.
Kebijakan Pemda Mubar ini harus diberikan dukungan yang sebesar-besarnya. Sebab program ini memiliki asas manfaat yang besar buat kepentingan daerah. Karena itu peran aktif masyarakat dan wakil rakyat Mubar untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebuah keniscayaan. Pengawasan ini bukan meragukan kredibilitas Pemda Mubar akan tetapi pihak legislatif dalam hal ini DPRD Mubar memiliki fungsi pengawasan. Begitu pula keterlibatan masyarakat untuk memberikan saran dan kritik yang konstruktif demi suksesnya pembangunan Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo.
Penulis : La Ode Biku
