TAKALAR– Desa adalah tumpuan semua pembangunan. Hakikat pemerintahan adalah membuat desa menjadi relevan dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat, pungkas Pj. Bupati Takalar Dr. Setiawan Aswad, M. Dev. Plg dalam Rakor dengan Camat, Kepala Desa dan Lurah se-Kab. Takalar di Baruga I Mannindori Kantor Bupati Takalar, Selasa (10/1/2023).
Dihadapan para camat dan kepala desa/lurah Dr. Setiawan Aswad menyampaikan ditengah perubahan yang ada dipemerintah kita harus tetap langkah maju ke depan dalam membangun daerah. Ketika ada issu yang berkembang diluar sana kita harus menjaling komunikasi dalam mencapai satu kesepakatan yang terbaik.
“Kita punya otonomi desa, layanan pemerintahan didepan ada didesa mulai dari fungsi pengaturan dengan BPD, fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan” jelasnya.
Dijelaskan pula, penting membangun kesadaran diri kita, kita harus tau hakekat pemerintahan itu sendiri. Sehingga pemerintahan berjalan dengan baik. Mari kita jalankan pemerintahan ini dengan data dan fakta untuk mengukur kinerja.
Beliau berharap para kepala desa agar terus menggenjot potensi didesanya, kita akan dorong apa yang bisa dikontribusikan dalam kemajuan takalar kedepan. Dengan cara itu, kita akan menciptakan pola pikir dan pola tindak yang harmonis. Tidak sama tapi sejalan.
Pada kesempatan yang sama Sekda Takalar H. Muh. Hasbi menjelaskan bahwa rakor ini untuk mensinergikan semua program dan menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa dalam pembangunan daerah.
Ia juga menjelaskan bahwa perkembangan suatu desa diukur dari Indeks Desa Membangun (IDM). Dimana Ada 3 indeks yang harus diperhatikan sebagai indikator dalam meningkatkan angka IDM di desa yaitu indeks ketahanan ekonomi, sosial dan indeks teknologi lingkungan.
“Saya perlu jelaskan ada 4 desa tertinggal dilihat dari status perkembangan di IDM yaitu desa Balang Datu, Mattiro Baji, Rewataya dan desa tompo tanah. Menindaklanjuti hal tersebut, saya himbau kepada camat agar segera melakukan upaya dalam memperbaiki IDM desanya” terang sekda takalar.
H. Hasbi juga menambahkan dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat, kita harus maksimalkan dana yang ada dalam kelancaran pemerintahan. Tentunya dengan membangun komunikasi yang baik dan saling menghargai dalam melakukan pekerjaan.
Selain itu, kita harus fokus pada penanganan kemiskinan extrem. Dengan melakukan pendataan berapa jumlah miskin extrem yang pendapatannya dibawah10 ribu per kepala, itulah yang harus tersentuh disegala sektor bantuan termasuk jaminan kesehatan.
Rakor dihadiri Kepala PMD Sulsel, para Kepala OPD Kab. Takalar, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Takalar, Camat, Kepala Desa/lurah.(Suherman)
