MUNA BARAT, SEKILASINDONESIA.ID – Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat (Mubar) menberikan bantuan sosial (bansos) kepada warga di lima Kelurahan. Bansos tersebut merupakan bagian bentuk Pj. Bupati Mubar, DR. Bahri mencegah kemiskinan ekstrem di Mubar.
Perlu diketahui, Penduduk miskin ekstrem merupakan bagian dari penduduk miskin. Pada tahun 2021 penduduk di Indonesia masuk ke dalam kelompok miskin ekstrem sebanyak 4% sedangkan penduduk miskin sebanyak 10,14 persen. Penduduk miskin ekstrem di Indonesia mayoritas bersatatus bekerja. Mengapa demikian? Karena jika tidak bekerja maka tidak bisa makan oleh karena itu mereka tetap harus bekerja meskipun pendapatan yang diterima atau dihasilkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
Bagaimana cara agar pendapatan yang diterima mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga? Disinilah peran pemerintah baik pusat maupun daerah agar membantu penduduk pekerja dengan upah dibawah garis kemiskinan ekstrim seperti memberikan bantuan usaha tanpa agunan jika penduduk memiliki usaha kecil, meningkatkan kualitas hasil usaha rumah tangga jika penduduk memiliki usaha rumah tangga agar produk memiliki nilai jual yang tinggi, memotong sebagian mata rantai distribusi sektor pertanian agar nilai gabah yang diterima petani dapat lebih tinggi, selain itu pemerintah pusat juga dapat menelisik lebih dalam upah buruh yang diterima oleh penduduk yang tergolong miskin apakah sudah memenuhi UMR.
Pemda Mubar bertindak cepat/responsif menindaklanjuti dalam hal ini mencegah kemiskinan ekstrem di Mubar melalui berbagai bantuan seperti bantuan sosial reguler (PKH dan bansos khusus (BLT DD dan bantuan sosial lainnya), pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan Nasional, bantuan dan rehabilitasi sosial kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak dan penyandang disabilitas, bantuan KUBE serta bantuan lainnya dibidang pertanian dan perkebunan dan usaha ultra mikro dan mikro.
Kali ini Pj Bupati Mubar, memberikan bantuan sosial di lima kelurahan di Mubar sebesar 400 Juta. “Bansos diperuntukkan warga kelurahan, untuk warga di desa itu sudah ada BLT DD dari APBD. Bantuan bansos kelurahan ini anggarannya sebesar 400 juta,” ujar Bahri (28/10/2022).
Perlu diketahui Bahri, penyerahan BLT APBD ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Apalagi, di tengah inflasi tentunya ada peningkatan masyarakat kategori miskin dan pendapatan masyarakat makin berkurang.
“Bantuan BLT APBD ini kita serahkan pada warga di lima kelurahan yang ada di Mubar. Kita berikan bantuan BLT APBD ini empat bulan,” ungkapnya.
Alumni STPDN 07 ini menjelaskan, dalam inpres ini ada tiga strategi yang harus diperhatikan dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, menaikkan beban pendapatan, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Lanjut dia, khusus kantong-kantong kemiskinan ini, ia menemukan pada masyarakat yang berada di kelurahan.
“Untuk masyarakat di desa, kita tidak memberikan BLT APBD karena di desa sudah ada BLT DD yang diterima masyarakat. Kita ketahui, dari anggaran DD ini 40 persen itu disalurkan untuk pemberian bantuan BLT DD,” tuturnya.
Bahri menyampaikan pemberian bantuan BLT APBD ini merupakan hasil kesepakatan bersama Pemkab Mubar dan DPRD Mubar. Untuk itu, pada APBD Perubahan 2022 ini, ia menyiapkan anggaran sekitar Rp400 juta untuk BLT APBD ini.
“Kita berikan bantuan BLT APBD ini kepada masyarakat kelurahan yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Satu bulan itu, kita berikan Rp300 ribu dan masyarakat menerima terhitung empat bulan,” bebernya.
Pada 2023 nanti, Pemda Mubar kembali akan memberikan bantuan BLT APBD mulai dari Januari hingga Desember.
Penulis: LM Sacriel
