MUNA BARAT, SEKILASINDONESIA.ID – Langkah kritik yang di lakukan oleh Ketua DPD NasDem Kabupaten Muna Barat Insafu di anggap langkah politik Yang tidak Proporsional karena tindakan yang di ambil dapat melemahkan Marwah fraksi NasDem itu sendiri di DPRD.
Salah satu pemuda Muna Barat, Anto menyampaikan persoalan tindakan Ketua DPRD Kabupaten Muna Barat yang di anggap tidak beretika, insafu tidak perlu mengambil lagkah yang terlalu jauh.
“Ini hanya persolan kecil, dinamika politik di DPRD itu Wajar dan itu bukan hal yang luar biasa terjadi di DPRD. Kalau mau jadi politisi itu jangan Baper. Saya kira pak insafu Paham,” ujar Anto, Sabtu (27/08/2022).
Dirinya berharap Ketua DPD Nasdem Insafu agar jangan hanya melihat dari informasi-informasi di luar, karena disitu ada ketidak laziman.
“Masa Ketua DPRD lagi Makan ditegur masalah Randis, Etikanya dimana?? lucunya lagi yang menegur adalah PJ Bupati. Nasdem juga wajib melindungi Kadernya jika di perlakukan tidak baik. Ini malah ditindaki dan di publikasi di media On line. Jika kader partai di perlakukan seperti ini yakin dan percaya partai ini akan kehilangan kepercayaan baik dari kadernya sendiri maupun masyarakat Muna Barat secara keseluruhan,” tuturnya.
Anto menyarankan kepada Ketua DPD Nasdem Insafu lebih baik terus mengotrol kerja-kerja para anggota DPRD yang lahir dari partai NasDem Agar para anggota DPRD yang 9 Kursi itu dapat meningkatkan pengawasanya terhadap Pemerintah.
“Banyak hal yang harus di selesaikan, contohnnya mengapa realisasi anggaran Kabupaten Muna Barat 2022 ini terendah dari 17 Kab/Kota dengan urutan ke 16. Persoalan Mutasi yang yang kemudian PJ meganggap SK 76 tidak berlaku atau di batalkan, Lantas Bagaimana dengan konsekuesi keuangan yang di pakai selama ini contoh kepala Dinas Badan yang sudah melakukan GU ratusan Juta bahkan sampai miliaran. Perjalanan Dinas yang mereka lakukan selama ini seperti di Sekretariat daerah Sekda menugaskan para asisten untuk melakukan tugas-nya, baik di dalam maupun keluar daerah, kok orangnya dianggap ilegal tapi uangnya di anggap tidak ilegal, kan ini aneh,” terangnya.
Lebih lanjut, masalah CPNS yang bermasalah sampai di diskualifikasi 26 Orang sampai hari ini belum ada kejelasan.
“Seharusnya masalah-masalah seperti ini yang perlu Ketua DPD NasDem Resahkan. Terpenting lagi Kerja-kerja PJ yang sampai hari ini Belum kelihatan, terhitung kurang lebih 100 hari jadi PJ yang di urus hanya Mutasi dan Randis, ini seharunya yang di evaluasi. Jangan jadi Ketua Partai terkesan seperti petugas dibawah kendali Kepala Daerah dalam hal ini PJ Bupati atau apakah karena salah satu ketua Fraksi NasDem tinggal serumah dengan PJ Bupati? ini jg perlu di pertanyakan,” ucapnya
Anto menilai Ketua Partai seperti ini perlu di evaluasi. “Saya berharap Ketua DPW NasDem Sultra H.Alimazi SH dapat mengevaluasi kerja-kerja Ketua DPD NasDem Muna Barat yang di anggap sangat merugikan bagi Partai itu sendiri,” pungkasnya.
Penulis: LM Sacriel
