PANGKALPINANG || Sekilasindonesia.id – Kelompok Cipayung Plus Bangka Belitung yang terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi jalan mundur di depan gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (18/04/2022).
Berdasarkan pantauan di lokasi, sekitar 70 orang massa aksi melakukan jalan mundur diruas jalan Pemprov Babel menuju kantor DPRD Babel pada pukul 10.00 WIB.
Sampai di depan kantor DPRD Babel, massa perwakilan organisasi melakukan orasi yang diterima langsung oleh pimpinan DPRD Babel. Aksi jalan mundur ini sebagai bentuk protes mahasiswa Bangka Belitung terhadap pemerintah yang dinilai mengalami kemunduran dalam kebijakan ekonomi saat ini.
Ketua Umum HMI Cabang Bangka Belitung, Yusuf mengatakan pemerintah pusat belum mampu memberikan kemajuan ekonomi ditengah krisis. Yusuf menilai, pemerintah justru melahirkan kebijakan yang menyebabkan kemunduran di bidang ekonomi, demokrasi, dan politik.
“Tujuan aksi untuk menyampaikan hasil kajian panjang dari kelompok cipayung plus yang tergabung dari 6 OKP untuk menyikapi persoalan terjadi di negara yaitu, UU No 7 Tahun 2021 tentang kenaikan PPN 11 persen yang semula 10 persen, kenaikan harga BBM dan gas LPG, kenaikan harga bahan pokok, yang berdampak pada ekonomi masyarakat khususnya di Bangka Belitung,” kata Yusuf.
Senada, Ketua Umum GMKI Pangkalpinang, David Pinem mengungkapkan, tingkat inflasi global mengakibatkan fluktuasi harga komoditas di Indonesia seperti minyak goreng, sembako, maupun bahan kebutuhan pokok lainnya.
“Tidak hanya itu, kenaikan serta kelangkaan BBM bersubsidi/non-subsidi, baik karna kenaikan harga ICP/per Barel maupun banyaknya mafia BBM/migas dan non migas juga menjadi salah satu faktor naik turunnya bahan pokok oleh karna naiknya biaya produksi yang ditanggung oleh para produsen,” kata David.
Menindaklanjuti aksi tersebut, Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi memberikan apresiasi kepada para mahasiswa yang ikut peduli terhadap beberapa kebijakan pemerintahan pusat yang dinilai telah mempengaruhi perekonomian masyarakat khususnya golongan menengah ke bawah.
Ketua DPW PPP Babel ini mengakui kenaikan harga minyak goreng, Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya jenis Pertamax, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya telah membebani masyarakat kurang mampu. Apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H.
“Masyarakat butuh minyak goreng dan butuh BBM dengan harga yang mampu untuk dibeli atau murah. Jadi aksi itu sangat kami apresiasi,” kata Amri kepada wartawan di gedung DPRD Babel.
Aksi Jalan Mundur ini diakhiri dengan pembacaan tuntutan aksi oleh Charles, Ketua Umum PMII Babel. Delapan tuntutan Cipayung Plus Babel tersebut, diantaranya :
1 Menuntut pemerintah untuk segera menstabilkan harga bahan pokok.
2. Menuntut pemerintah untuk mengevaluasi distribusi pengan di setiap daerah.
3. Menuntut dan menolak kenaikan harga bahan Bahan Bakar Minyak (BBM).
4. Mendesak Presiden mengevaluasi kenaikan PPN menjadi 11%, serta segera menyiapkan kebijakan skema pajak dan mengontrol harga agar inflasi segera terkendalikan.
5. Menuntut pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pangan yang masih bergantung dengan impor.
6. Menuntut pemerintah untuk memastikan manajemen ketersediaan pangan strategis yang dapat diproduksi di dalam negeri tersalurkan untuk memenuhi kebutuhan domestik.
7. Menuntut pemerintah daerah melakukan monitoring terhadap ketersediaan konsumsi dan harga pangan pokok, mengatur pendistribusian pangan serta mengembangkan kebijakan pertanian yang lebih variatif dalam menghadapi berbagai situasi krisis.
8. Menuntut pemerintah untuk mengusut mafia minyak goreng, BBM bersubsidi, serta barang komoditas rakyat lainnya. (Mong)
