Sekilasindonesia.id, JENEPONTO – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng bersama Pelayanan,Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bontosunggu gelar kegiatan Evaluasi perpajakan dan pendampingan hukum pengelolaan keuangan desa.
Kegiatan itu di hadiri langsung Bupati Jeneponto Iksan Iskandar bersama Kepala Desa, Sekertaris dan Kaur keuangan se Kabupaten. Di ruang pola panrannuata Kantor Bupati, Kamis (20/1/2022).
Bupati Iksan Iskandar dalam sambutan mengingatkan, saat ini telah memasuki masa Pengisian SPT Tahunan. Hal itu sangat penting karena akan ikut mempengaruhi pelaporan pajak tahunan sebagai bagian dari upaya peningkatan Pendapatan Daerah khususnya Dana yang bersumber dari Hasil Pajak.
“Saya juga berterima kasih dan menyambut baik upaya pencerahan dan pendampingan hukum pengelolaan keuangan desa pada kegiatan kali ini,’ ucapnya.
Ia pun menambahkan, bahwa Desa saat ini semakin diberdayakan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan.
Masih kata Bupati Jeneponto itu, Negara memberikan kewenangan Desa dalam melestarikan adat dan tradisi serta budaya masyarakat Desa. selain itu Desa juga diberikan kewenangan dalam pembangunan untuk memprakarsai dan peran partisipasi yang besar dalam rangka menggali potensi desa, dengan mendorong Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan.
Sehingga, kedudukan tersebut didukung dengan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, termasuk sumber-sumber pendapatan di desa. Dan salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD).
“Dengan adanya Dana Desa ini, maka diharapkan pembangunan di desa dapat berjalan secara merata dan terus tumbuh berkembang dengan baik,” Jelasnya Iksan
Diakhir sambutan bupati dua periode itu, menjelaskan Salah satu point strategis dalam pengelolaan keuangan desa adalah melalui sistem perencanaan, pengelolaan, pertanggung jawaban dan auditing.
“Untuk itu, saya berharap para Kepala Desa dapat memahami dengan baik, sistem dan tata kelola pengelolaan Keuangan Desa ini, sehingga dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Bangun sinergi dengan kelembagaan yang ada di Desa, dan lakukan terus koordinasi pendampingan hukum dalam mengelola Dana Desa ini,”ujarnya.
Kegiatan ini diselenggarakan bertujuan, agar pihak khususnya wajib pajak dan pengelola perpajakan, agar lebih memahami berbagai kebijakan perpajakan, dimana pajak merupakan salah satu kewajiban yang patut dipenuhi.
Agar dapat meningkatkan pengetahuan tentang tata cara pengelolaan pungutan perpajakan, khususnya pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), dan jenis pungutan pajak lainnya, sehingga obyek serta perhitungannya dapat dilakukan secara tepat dan akurat.
Selain itu turut hadir, Kapolres Jeneponto, AKBP Yudha Kesit Dwijayanto, Kajari Susanto Gani, KPP Bantaeng Friday Glorianto, Kepala BPKAD A. Armawi, Kadis PMD Abd Makmur dan Sekertaris Inpestorat Mustakim.
Penulis: Firmansyah
