BANGKA BELITUNG – Ketua komisi IV DPRD provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jawarno KS, pimpin rapat terkait Audiensi dengan FK LKS NAPZA dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepulauan Bangka Belitung, yang dilaksanakan diruang Banmus Sekretariat DPRD Kepulauan Bangka Belitung, senin (09/08).
Rapat Audiensi Audiensi dengan FK LKS NAPZA dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dihadiri Jawarno KS selaku Ketua Komisi IV, Ust.Dede Purnama, Fitra Wijaya, Johansen Tumanggor, Dody Kusdian, Harianto, Toni Mukti, Dian Oktorini ketua IPWL Wado Health Care Foundation, dan Kasi Rehabilitas Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Dian oktorini ketua IPWL Wado Health Care Babel Foundation Bangka Belitung menyampaikan bahwa yang tergabung di IPWL Bangka Belitung sekarang ini ada 4 yayasan, antara lain, Ganesha, PSBB, Win Foundation dan pendaki Sehati , saat ini Bangka Belitung mendapatkan kepercayaan dari kementerian Sosial Republik Indonesia.
Kondisi saat ini LKS seperti mati suri karena dua tahun terakhir serba minim, pelayanan minin dan kegiatan juga minin karena pandemi dimana sekolah-sekolah melakukan daring. Kelemahan kami sendiri disini yakni ini fasilitas dan SDM yang sangat minim sedangkan klien yang kami tangani sangat banyak.
Kami dari IPWL Wado Health Care Foundation sangat mengapresiasi kepada komisi IV yang telah peduli dengan kami dengan mengundang secara langsung untuk audiensi dan mau mendengar keluh kesah kami selaku yayasan rehabilitas pengguna narkoba, ungkap Dian.
“Terimakasih kami ke DPRD kepulauan Bangka Belitung Khususnya Komisi IV yang membidangi Kesejahteraan Sosial, karena kegiataan ini tidak bisa dikerjaan sendiri tai harus dikerjakan bersama stakeholder baik pemerintah sampai ke masyarakat Bangka Belitung”, harap dian.
Dengan audiensi ini kami ingin mengetuk hati. memberi aspirasi-aspirasi kita pemerintah daerah dan DPRD provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bahwa kami mengajak untuk peduli untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba ini.tutup ketua IPWL Wado Health Care Foundation.
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diwakili kasi rehabilitas sosial, Muhammad Akip, terhadap pembinaan lksnapza sampai tahun 2020 kemarin kami dari dinsospmd mengakui minim bantuan yang kami lakukan terkait anggaran, akan tetapi dinsospmd sangat sering berkunjung memberikan motivasi.
Berdasarkan mendagri 90 tahun 2020 dimana kewenangan rehabilitas terhadap ketergantungan napza ditarik ke pusat, jadi kita didaerah tidak bisa menganggarkan untuk kegiatan tersebut.
Jawarno merasa prihatin terkait keberlangsungan LKSNPAZA yang hampir tidak diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, seharusnya LKSNAPZA ini jangan jalan sendiri, dan Pemerintah Harus Membantu kegiatan sosial seperti ini supaya tetap eksis dan bisa menyelamatkan masyarakat Bangka Belitung bebas dari Penyalahgunaan Narkoba dan Bebas Narkoba.
Jawarno mengharapkan Stakeholder terkait juga mengalokasi dan memperhatikan yayasan sosial seperti LKSNAPZA jangan dipandang sebelah mata saja, tapi harus didukung baik itu pemerintah daerah, pusat serta perusahaan-perusahaan melalui CSR nya.
“kalau kita semua berkerjasama terkait rehabilitas penyalahgunaan Narkoba ini, saya yakin dan percaya Bangka Belitung bsia bebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba, disini kami melalui badan Legislatif yakni Komis IV mendukung keberlangsungan kegiatan ini” Harap Politisi Gerindra.
Penulis: Angga / Utari (Budi)
