KUNINGAN – Kepala Desa Kertayasa Arief Amarudin berpendapat, rencana pemerintah untuk perpanjangan penyaluran bantuan sosial yang telah disalurkan termasuk di dalamnya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun 2021 dirasa kurang relevan.
Hal itu terungkap dalam acara diskusi kunjungan monitoring team Kementrian Keuangan pusat terkait penggunaan BLT dana Desa di Desa Kertayasa, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Selasa (17/11/20).
“Pemerintah sedang mengevaluasi penyaluran bantuan sosial yang telah disalurkan dalam rangka Jaring Pengaman Sosial (JPS), maka terkait BLT DD perlu dinilai kembali urgensinya,” kata Arief.
Menurutnya, evaluasi ini dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Maka dengan memasuki pase Aktifitas Kebiasaan Baru (AKB) penting bagi desa untuk merealisasikan program pemberdayaan masyarakat juga menjadikan desa sebagai kekuatan ekonomi.
“Saat ini program yang bersifat produktif tentu lebih relevan, bukan konsumtif. Arahnya kepada pengembangan ekonomi kerakyatan,” katanya.
Sementara itu, hasil kunjungan monitoring team Kementrian Keuangan ke desa Kertayasa terkait meminta keterangan penggunaan Dana Desa dan penyaluran BLT DD yang sedang berjalan, termasuk persentase dan mekanisme penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Selain itu, terkait nominal BLT DD juga mekanisme penyaluran serta konfirmasi langsung kepada perwakilan masyarakat sebagai perwakilan KPM. Selebihnya lebih kepada tanya jawab dan menerima masukan-masukan dari Desa.
Hadir dalam acara tersebut, team Kemenkeu RI, Camat Sindangagung, perwakilan DPMD Kabupaten Kuningan, pendamping desa, perangkat desa dan perwakilan masyarakat.
Reporter : Adi Abdillah
