HuKrimPolitik

Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD Lebak Sebut Ada Mafia Program Pertanian 

×

Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD Lebak Sebut Ada Mafia Program Pertanian 

Sebarkan artikel ini

LEBAK – Anggota DPRD Lebak, Musa Weliansyah menilai program alat mesin pertanian (Alsintan) di Kabupaten Lebak menjadi ajang menguntungkan oknum tertentu saja dan tidak tepat sasaran pada petani.

Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD Lebak, Musa Weliansyah menyebut, tak sedikit program Alsintan hanya menguntungkan  oknum ketua kelompok tani atau gapoktan saja.

Click Here

“Program pertanian hanya  menguntungkan perorangan yaitu ketua kelompok atau gapoktan. Padahal program ini bukan untuk dinikmati oleh perorangan. Tapi semua kelompok hingga masyarakat petani,” kata Musa kepada awak media, Minggu (02/08/2020).

Menurut Musa, pemberian program alsintan yang asal-asalan diduga akibat adanya oknum pegawai Dinas Pertanian yang bermain dengan oknum gapoktan karena penerima program tidak mengedepankan azas keadilan dan skala prioritas sehingga program numpuk di satu gapoktan dan digunakan untuk kepentingan pribadi, ada ketua gapoktan memiliki mesin combine hingga lebih dari 4 unit, begitu pula dengan hand traktor, mesin alkon dan lain-lain.

“Ini bukti lemahnya pengawasan dan adanya keterlibatan oknum pejabat dinas pertanian yang tidak Profesional, akibatnya program-program tersebut tidak memberikan efek yang positif pada para petani di Kab Lebak,” tutur Musa.

Harusnya program pertanian lanjut Musa, berjalan dengan baik dan transparan jangan biarkan gapoktan siluman dan kelompok tani siluman yang tidak pernah melibatkan anggota kelompok, gapoktan yang tidak pernah ada musyawarah dengan pengurus kelompok serta kelompok tani yang tidak pernah ada musyawarah dengan anggota kelompok.

Musa juga mengatakan secara tegas, jika memang ada oknum mafia di Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Lebak makan dirinya tak akan segan-segan untuk melaporkannya kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

“Saya akan melakukan traking program Alsintan di Lebak yang bersumber anggaran dari APBN, APBD Provinsi hingga APBD Kabupaten, jika ada mafia program di tubuh dinas akan saya seret ke ranah hukum, saya juga meminta agar Inspektorat Pemkab Lebak agar segara mengaudit program tersebut,” imbuhnya.

Sementara H. Nana Kabid prasana dan sarana pertanian( PSP) Lebak saat di konfirmasi melalui WhatsAap nya mengatakan “mohon maaf sebelumnya untuk sementara abdi teu tiasa komentar apa apa kang, abdi Kedah lapor heula ka pak Kadis.” Ujaranya

(Dra)

Eksplorasi konten lain dari Sekilas Indonesia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan Membaca

%d