BANTAENG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan mahasiswa Nasional Indonesia(GMNI)Dewan pimpinan cabang Bantaeng menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Andi Mannappiang Lamalaka tepat didepan Kantor Dinas Koperasi UKM Dan Perdagangan Bantaeng menuntut transparansi pengelolaan anggaran pembangunan pasar dikelurahan Tanahloe dan mendesak untuk segera difungsikan. Senin, (03/08/2020).
Ammar, Jendral Lapangan dalam orasinya mempertanyakan kepada pemerintah tentang Pasar rakyat yang bernama Pasar Sino kelurahan Tanahloe Gantarangkeke selesai dibangun akhir tahun 2019, namun sampai hari ini belum difungsikan.
Ridwan Gallarang selaku kordinator lapangan yang juga Kabid Advokasi Hukum HAM GMNI Bantaeng menambahkan “Pembangunan pasar dikelurahan Tanahloe buang-buang anggaran ketika tak kunjung difungsikan, pasar yang anggarannya kurang lebih 3 Miliyar bersumber dari APBN 2019. Dengan jumlah Anggaran yang sangat fantastis namun cuma jadi lahan ternak, miris,” ucapnya dengan Kesal.
Rencana massa aksi untuk membakar ban sempat mengakibatkan gesekan antara massa dengan pihak kepolisian, namun tak berlansung lama.
Aksi tersebut berlansung kurang lebih dua jam dan diterima lansung Kepala dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Bantaeng, Kepala Bidang Perdagangan, Kesbangpol Bantaeng, dan Inspektorat Bantaeng.
Jalil Abede,Ketua umum GMNI bantaeng juga tegas mengatakan jika alasan tak kunjung difungsikan karena lahannya bersengketa maka Kesimpulannya pembangunan pasar tersebut cacat hukum karena keterlambatan pemanfaatan sebagaimana dalam Permendag No 2 Tahun 2019 Pasal 33, kemudian pasal 22 melanggar persyaratan administratif dan persyaratan teknis serta pasal 23 bahwa status lahan harus dalam penguasaan penuh atau merupakan hak milik pemda”
Ia juga menambahkan bahwa Saya selaku salah satu rakyat Tanahloe merasa dipermainkan, merasa dibohongi karena 09 maret 2020 dinas terkait yang diwakili kepala bidang perdagangan dan kepala seksi berjanji bahwa paling lambat pasar akan difungsikan april-mei, nyatanya mereka ingkar janji makanya saya datang meminta kepastian dalam bentuk surat pernyataan kapan difungsikan, ketika waktu yang disepakati hari ini tiba dan tak kunjung difungsikan maka kami akan kembali datang dengan massa yang berlipat ganda,” tutup Jalil Abede.
Perlu diketahui bahwa sebagaimana hasil audiensi terkait permintaan transparansi akan siap diberikan serta kepastian waktu kapan difungsikan dalam bentuk surat pernyataan juga dipenuhi, dan ditanda tangani langsung Kadis terkait selaku yang menyatakan, mengetahui Jalil Abede Ketua Umum GMNI Bantaeng dengan saksi kesbangpol, kepala Inspektorat dan Bidang Advokasi Hukum HAM GMNI Bantaeng.
Reporter : Suherman, S.Pd.
