BANGKA BELITUNG-Proyek pembangunan jalan Desa Terak-Simpang Bandara Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru telah rusak dan mengalami retak.
Padahal proyek ini selesai dikerja pada tahun 2019 lalu dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPR) Kabupaten Bangka Tengah ini diduga tidak merata dalam ketebalannya.
Berdasarkan pantauan wartawan di lokasi, Kamis (02/07/2020) kejanggalan pada proyek tersebut terlihat selain terdapat retakan juga terdapat lubang pada beberapa bagian pengerjaan.
Diketahui, Proyek pembangunan jalan Terak-Simpang Bandara (Beluluk) Cabang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah (DABA), Nomor Kontrak 620/37/SPK/BM/APBD/2019, Nilai Kontrak Rp. 2.460.942.000, Kontraktor Pelaksana CV. Pelita Sari, dan Tanggal Kontrak 17 Juni 2019, Sumber Dana proyek ini sendiri diambil dari APBD Kabupaten Bangka Tengah T. A. 2019, dengan durasi pelaksanaan 150 hari kalender.
Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Bangka Tengah, Yusuf saat dikonfirmasi wartawan, (08/07/2020) melalui sambungan telepon seluler milik pribadinya mengatakan terkait proyek pembangunan jalan Simpang Beluluk – Terak untuk ukuran ketebalannya sudah sesuai standar yakni 20 cm.
“Standart kami ketebalannya 20 cm, tanah purunya harus jenis puru kacang, kalau tanah biasa itu namanya tanah kak dan tidak boleh dipakai tanah biasa tersebut,” jelas Yusuf.
“Apakah jenis pengerjaannya pakai hiling atau tidak yang pasti pakai hiling bang, kemudian tekhnis dalam pengerjaannya itu ada pembuatan bandar galian pasangan kiri kanan dan itu masuk satu paket memang bang,” ucap Yusuf Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Bangka Tengah.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Mehoa dikonfirmasi Wartawan, Rabu (08/07/2020) melalui pesan singkat via WhatsApp pribadinya mengatakan,” Saya pernah melintasi jalan itu dan memang jalannya rusak, seharusnya diperbaiki sampai tercapai jika memang tidak sesuai dengan RAB,” tulis Mehoa.
Mehoa berharap agar jalan itu segera diperbaiki walaupun tantangannya musim hujan karena jalan itu sangat membantu percepatan pembangunan di sekitar Kecamatan Pangkalan Baru dan Simpang katis sebagai penghubung antara dua Kecamatan yang selama ini harus memutari Kota Pangkalpinang dan juga jalan itu sudah banyak menyerap anggaran / uang rakyat, harap Mehoa.
Secara trpisah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Laskar Anti Korupsi yang terbentuk dari 45 orang (Lakip45) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Amin melalui pesan singkat via WhatsApp pribadinya menjelaskan, melihat dari kondisi kerjaan seperti ini, maka kami melihat bahwa kesalahan ini berawal dari proses lelang sampai ke pengerjaannya. Karena apa ?
“Sebenarnya, proses lelang sudah dibuat sedemikian baik dan profesional untuk menghasilkan kerjaan yang baik, tapi penyedianya yang tidak mematuhi apa yang mereka upload dan ditandatangani di fakta integritas,” terangnya
Contohnya, Syarat-syaratnya untuk ikut lelang harus memiliki tenaga ahli dan keterampilan sesuai pengalaman personil untuk menciptakan hasil proyek yang maksimal. Tapi penyedia Tidak mengindahkan itu dan tidak ada personil dengan sesuai ketrampilan yang dimiliki personilnya atau personil utamanya yang di upload disaat lelang, akunya Amin, disebuah Kedai Kopi Kota Pangkalpinang. Rabu (08/07/2020)
Maka dari itu, timbul lah pekerjaan yang ambur adul. Sehingga penyedia harus mematuhi semua persyaratan yang pokja buat dan bener-bener ada dilapangan.
“Sehingga hasil dari kerjaannya juga baik berdasarkan pengalaman personil penyedia sampaikan pada saat lelang. Untuk itu kerjaan seperti ini harus ditindaklanjuti dengan tegas oleh penegak hukum untuk mencari kebenaran pada pekerjaan tersebut,” jelasnya.
Hingga berita ini ditayangkan Wartawan masih dalam upaya konfirmasi berita selanjutnya terhadap pihak-pihak terkait.
(Budi)
