PANDEGLANG-Meski telah usai masa panen di wilayah Kabupaten Pandeglang 14 Combine milik Dinas Pertanian Pandeglang belum juga ada yang kembali ke BBI Caringin Labuan.
Hal ini yang membuat banyak pertanyaan dimana keberadaannya kini jika alat panen tersebut belum ada yang di kembalikan dari kelompok peminjam.
Bahkan sampai saat ini Dinas Pertanian Pandeglang melalui bidang tanaman pangan tidak bisa menjelaskan dan memberikan kepastian. Padahal Kepala Bidang Tanaman Pangan yang seharusnya mengetahui bahwa Combine yang di pinjam kelompok sudah di pindahkan akan tetapi belum ada langkah apapun dari Dinas Pertanian.
Kabid Tanaman Pangan (TP), Iping, saat di konfirmasi belum lama ini, menjawab melalui pesan WhatsApp,” Kalau udah beres tinggal ditarik aja…ngga da permainan….cuma saya minta konfirmasi ke petugas PPL di bawah untuk kepastiannya… penarikan, tulisnya.
Namun jika di pinta data pergeseran atau perpindahan Combine Kabid TP tak pernah mau menjawabnya, seolah enggan di ketahui padahal itu bagian dari implementasi Undang – undang keterbukaan informasi publik ( UU KIP ) Nomor 14 tahun 2008.
Hal ini disikapi anggota Front Rakyat Demokrasi ( FRAKSI) Hasan Ciung yang menilai sikap dari Dinas tidak mau transfaran soal data adalah perbuatan melawan hukum tuturnya.
Sebab, perilaku Dinas yang tidak memberikan data kelompok peminjam dan pergeseran Combine ini sudah mencederai amanat konstitusi padahal sudah jelas dasar hukumnya bagi lembaga pemerintahan untuk memberikan informasi terhadap siapapun warga negara Indonesia yang meminta informasi.
Asalkan jangan dokumen negara yang bersifat rahasia, masa hanya data bay name by adress pergeseran Combine Kabid tidak mau memberikan ini kan hal yang lucu menurut saya, toh data ini bukan dokumen rahasia negara ko, jelas sekali perilaku Kabid ini sudah mengangkangi UU KIP No 14 tahun 2008, dan tolong untuk Pak Kabid sering baca UU tersebut agar mengerti dan paham, kesal Ciung.
Selain itu, Ketua Fraksi, Panji juga menyampaikan bahwa memang sewaktu kami selesai audensi dan akan melakukan aksi unjuk rasa ada oknum – oknum mungkin suruhan dari Dinas atau oknum Dinas sendiri yang berusaha menelefon kami entah apa maksudnya.
Hanya saja kami urungkan niat untuk Unras tersebut karena situasi kini sedang pendemi Corona, tapi kami gak bakal berhenti nanti setelah situasi normal kembali kami akan turun ke jalan menyuarakan apa yang kami dengar dari para kelompok tani.
Lebih lanjut dikatakan Panji, Aneh jika Dinas tidak mau memberikan data, atau memang ada konspirasi antara Dinas dengan para peminjam Combine?, sehingga data begitu saja tidak di keluarkan atau bisa jadi memang tidak ada datanya?.
Kita flashback ke belakang saja karena data yang awal saja ke 14 Combine yang di pinjam kelompok itu kan gak pake berita acara, nah sekarang pun bisa jadi demikian bahwa pergeseran atau pemindahan Combine tersebut melanggar SOP tanpa berita acara, bahkan ada informasi ke kami Combinenya ada yang di Serang dan Wanasalam Lebak, tukasnya.
( Supran)
