SERANG-Setelah menyampaikan surat nomor 27/DPD.HA-IPB/BTN/2020 bulan Maret lalu yang ditandatangani oleh Ketua Umum – Junaedi Ibnu Jarta dan Sekretaris Jenderal – Anda Abdul Hasis perihal Apresiasi dan Dukungan kepada Pemerintah Provinsi Banten dalam penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyebaran Corona Virus Disease (Covid19) oleh Gubernur Banten.
Dukungan itu diwujudkan dengan membentuk Aksi Rewalan Mandiri (ARM) DPD HA IPB Banten yang terus melakukan berbagai kegiatan Bakti Sosial, Penyemprotan Disinfektan serta melakukan sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat terkait Pencegahan Penanganan Covid19.
Para Alumni IPB yang tergabung dalam organisasi DPD HA IPB Banten memberikan hasil kajian tentang Covid-19 terhadap pangan dan kerawanan pangan di Banten.
Kini DPD HA IPB Banten menggelar Kajian On Line (KAOL) Alumni IPB Banten yang bertema Kajian Dampak Covid19 Terhadap Pangan dan Strategi Menghadapi Kerawanan Pangan.
Dengan menggunakan join zoom meeting Kaol Alumni IPB ini dipandu oleh host kang Ust. Dadan dengan narasumber Kepala Dinas Katahanan Pangan Prov. Banten DR. Hj. Aan Muawwanah.
Sebagai host Dadan mengawali bahwa program KAOL ini sebagai media ekspose ide dari para ahli yang bertujuan untuk menghimpun semua gagasan konstruktif dari para alumni untuk pembangunan Banten khususnya dalam bidang pangan di Provinsi Banten.
Dalam paparan Aan Muawwanah, menerangkan bahwa Provinsi Banten adalah Daerah yang terdampak Covid-19 karena berdekatan dengan pintu-pintu masuk orang serta barang dan jasa seperti bandara Internasional Soekarno-Hatta yang menjadi titik awal penyebaran Covid-19 baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
“Belum lagi pintu masuk jalur laut di pelabuhan merak dan jalur darat berbatasan langsung dengan ibukota. Maka tidak heran dari 8 kabupaten/ kota di Provinsi Banten 3 kabupaten/ kota dinyatakan PSBB yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan”, ungkapnya.
“Berkaitan dengan pangan, Provinsi Banten adalah kontribusi terbesar dalam penyediaan pangan khususnya padi/ beras. Namun, ditengah pandemi covid19 ini para petani mengalami kesulitan dalam menjual hasil pertaniannya ditambah lagi harga turun pada saat panen sekarang ini”, tambahnya.
Aan Muawwanah menyampaikan juga bahwa Bulan April saja panen padi petani mencapai 241 ribu ton dan yang sudah diserap mencapai 122 ribu ton, termasuk yang diserap Bulog sekitar 17 ribu Ton atau sekitar 7% dari total hasil panen.
Disamping itu, pemerintah hadir dengan mengoperasikan Toko Tani Indonesia Center Daerah (TTICD) sebagai salah satu solusi menjembatani kebutuhan masyarakat dan kepentingan petani dalam menjual hasil panennya pada kondisi pandemi COVID19 seperti saat ini.
“Namun demikian, persediaan (stok) pangan di Banten aman dan tersedia diperkirakan sampai bulan Oktober tahun 2020 bahkan bisa surplus”, terangnya.
“Ditengah hasil panen yang bagus belum tentu akses pangan kepada masyarakat lancar terutama kelompok miskin dan rentan. Data yang terekam dalam DTKS Provinsi Banten sekitar 471 ribu sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) program dampak Covid-19. Walaupun dalam tata cara pendataannya masih menjadi polemik di masyarakat”, imbuhnya.
Kendati demikian, tingkat kemiskinan Banten turun sekitar 58 ribu orang dari 2017 berjumlah 699 ribu orang atau sekitar 5,59% menjadi 641 ribu orang atau sekitar 4.94% pada September tahun 2019. Ini adalah keberhasilan sangat luar biasa.
Dengan kondisi berbeda sekarang ini, tidak mustahil tingkat kemiskinan bisa saja berkurang bahkan bisa bertambah mengingat dampak penyebaran Covid-19 yang bisa merontokan sendi perekonomian masyarakat menengah ke bawah (40% terbawah), sehingga dapat menjerumuskan mereka ke lembah garis kemiskinan.
Disinilah perlunya pertahanan dan ketahanan kita dalam bekerjasama dan berkoordinasi akan pentingnya peran masyarakat terlebih pemerintah daerah utk hadir ditengah pandemi covid19 yang serba terbatas dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi.
Sebut saja Bantuan langsung tunai (BLT) dan Jaringan Pangan Sosial (sosial safety net) lainnya sangat dinanti dan dibutuhkan oleh rumah tangga miskin dan rentan. Disamping bantuan regular sperti PKH, BPNT, Jasmosratu dan Program Sembako lainnya terus disalurkan sejak Januari 2020″, tuturnya.
Selanjutnya, Aan menambahkan bahwa
Peta ketahanan dan kerentanan pangan atau Food Security and Vunerability Atlas (FSVA) 2018 merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan yg hasilnya sebagai rekomendasi dalam penyusunan kebijakan dan program intervensi di tingkat pusat dan daerah.
Dalam peta ini menggambarkan kondisi rawan/rentan pangan kebanyakan daerah perdesaan. Namun dalam kondisi covid19 yang rentan malah akan lebih banyak terjadi di daerah perkotaan. Lantaran di daerah perdesaan masih bisa mengalahkan hasil hutan dan kebun sehingga makanan bergizi mudah di dapat.
“Oleh karena itu, kebijakan PSBB yang sedang dijalankan di Tangerang Raya tersebut harus diiringi dengan kebijakan penyaluran bantuan dan perlindungan sosial bukan hanya kepada rumah tangga miskin dan rentan, tapi kepada masyarakat terdampak seperti korban PHK dan para Ojol dan pelaku UMKM lainnya”, kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Aan Muawwanah.
Dalam bahasan Kaol Alumni ini beberapa ide dan gagasan berkembang menanggapi berbagai permasalahan sekaligus menawarkan solusi ditengah pandemi covid19 ini.
“Kita sering menghadapi perilaku tengkulak padi/ beras di lapangan, namun dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, keterangan semacam tengkulak dalam membeli padi/ gagah petani sangat dibutuhkan oleh para petani untuk menutupi biaya produksinya. Harga ditingkat tengkulak degan harga pemerintah dan Bulog jauh berbeda. Seyogyanya pemerintah bisa menjalin kemitraan dengan tengkulak dan para petani sekaligus dengan subsidi produksi, tinggal diatur metode dan konsep kerjasamanya saja yang ditempuh sperti apa yang tentunya menguntungkan petani kita.”
Selanjutnya kejadian luar biasa ini harus memupuk rasa empati/aware kita terhadap kelompok miskin dan rentan serta kelompok yang terdampak lainnya. Kita bisa menggunakan slogan bela-beli”. Tutur Asep Mulya Hidayat.
“Berkaitan dengan akses pangan pengusaha ritel alumni IPB siap menampung hasil pertanaian petani Banten”, ujar Firdaus.
Dinyatakan juga oleh Hadi Kurniawan pengusaha beras lokal bahwa untuk kalangan menengah ke bawah juga perlu disediakan beras kemasan yang bagus dan terjangkau yang dibeli dari petani di Banten selatan, sekarang tinggal mengemas dan siaap didistribusikan.
Begitu juga Hadi Soesilo menyatakan bahwa kita harus terus membantu masyarakat dan terus mendukung pemerintah dalam penyelesaian masalah sosial yang terjadi dimasyarakat.
“Tindakan menengok tetangga adalah wujud rasa empati dan kepedulian antar sesama manusia. Bela dan beli merupakan ide bagus yang harus diterapkan oleh smua orang dan dalam mewujudkan kesejahteraan petani kahadiran pemerintah melalui BUMD terutama menyikapi berbagai permaslahan petani serta mengatasi gejolak krisis pangan perlu segera diwujudkan”, ungkap Hadi Soesilo.
Sekjen Alumni IPB Banten, Andafish menyampaikan Beberapa rekomendasi untuk dilakukan langkah nyata sebagai berikut:
1. Pandemi covid19 menjadi wasilah diri kita mari lebih peka lagi, tingkatkan simpati dan hadirkan empati terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan, ekonomi serta lingkungan manusia maupun alam sekitar.
2. DPD HA IPB Banten mengajak kepada seluruh alumni IPB yang ada di Banten untuk mendukung kebijakan pemerintah, mentaati protokol kesehatan serta sesuai dengan peran sosialnya masing-masing untuk lebih fokus lagi membantu penanganan dampak covid19 slogan bela-beli. Bela : membela kepentingan petani, membela kebutuhan masyarakat miskin dan rentan. Beli : membeli produk hasil pertanian, perikanan dan keluatan serta berbagai diversifikasi produknya.
3. Koordinasi antar pemerintah daerah, antar istansi pemerintah dan stakehoders terus ditingkatkan, melalui pendekatan pembangunan yang tematik, spasial, holistik dan integratif bisa diwujudkan sehingga keberhasilan kumulatif dan kesuksesan kolektif dapat terlaksana di Provinsi Banten.
4. Peran komersil BUMN Bulog di Banten seyogyanya tidak meninggalkan peran sosialnya untuk lebih besar lagi menyerap padi/gabah petani Banten.
5. TTICD salah satu solusi menjembatani kebutuhan masyarakat dan kepentingan petani dlm menjual hasil panennya pada kondisi pandemi COVID19 seperti saat ini.
6. Ketesediaan pangan, keterjangkauan (akses) pangan dan Pemanfaatan pangan tidak bisa sekaligus dilakukan oleh dinas rumpun hijau saja. Ditingkat lapangan peran sosial-komersil perlu diambil alih soleh pemerintah daerah dengan mewujudkan BUMD Agro Banten.
(MIR Yosa)
