DaerahHot News

Diduga Selewengkan ADD, PB. Lentera Indonesia Meminta Plt. Desa Bentang Dicopot

×

Diduga Selewengkan ADD, PB. Lentera Indonesia Meminta Plt. Desa Bentang Dicopot

Sebarkan artikel ini

TAKALAR – Anggaran Dana Desa (ADD) akhir-akhir ini menjadi perbincangan paling seksi mulai dari rumah-rumah Sawah sampai pos kamling dibicarakan masyarakat, di desa Bentang, kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.

Plt.Kepala Desa Bentang yang ditugaskan Bupati Takalar blak-blakan mempublikasikan Penggunaan Anggaran 2019 yang diduga kuat diselewengkannya di depan perangkat desa dan tokoh masyarakat pada rapat penetapan Anggaran 2020 desa Bentang.

Click Here

Gau,S.Sos (Plt.Desa Bentang) dengan rasa percaya diri mengungkapkan “Realisasi anggaran tahun 2019 menyisakan Silva Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), hal tersebut langsung dibantah peserta rapat.

“Sangat tidak masuk akal beberapa kegiatan pembayaran honor Kader Desa, BOP LPM, dan anggaran karang taruna tidak dibayarkan, Pertanyaan Kami Anggarannya dikemanakan..?”, ungkap Salam saat mempertanyakan hak perangkat desa dan kader desa serta anggaran kepemudaan tersebut.

Tanpa rasa bersalah plt. Kepala desa mengungkapkan, “saya akan pertanggungjawabkan anggaran tersebut, anggaran itu saya gunakan untuk membayar tunggakan Pajak”, jelasnya.

Hal tersebut bertentangan dengan pernyataan bendahara Desa Bentang, Ahmadi yang menyebutkan, “Anggaran itu ada di rekening pribadi saya, dan tidak dibayarkan karena tidak adanya kinerja kader desa”, tegasnya.

Sangat ironis anggaran yang dikucurkan sebagai hak dari Kader desa,Pejabat LPM, dan kegiatan kepemudaan diduga kuat masuk kantong pribadi oknum tertentu.

Dimintai Pendapatnya Ketua umum PB.Lentera Indonesia, Helmiirawan, S.Pd,.M.Si menyayangkan pernyataan Plt.Kepala Desa Bentang tersebut.

“Pernyataan itu mempertontonkan kesombongan seorang pejabat yang tak patut dijadikan panutan, ini kesalahan yang sangat fatal dan mesti segera dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwajib”, ujar Helmiirawan.

ketidakjelasan penggunaan anggaran apa lagi hak dari kader desa, LPM, dan kepemudaan dikantongi oknum pejabat desa, kami berharap bapak Bupati Takalar segera menarik Gau.S.Sos sebelum ada protes dari Warga”, ungkapnya.

Eksplorasi konten lain dari Sekilas Indonesia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan Membaca

%d