MUNA – Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Halu Oleo (UHO), Muhammad Gustam dan beberapa jajaran pengurusnya, Rabu (08/04/2020) membahas proses penanganan penyebaran wabah dan strategi mengatasi dampak ekonomi dan sosial Covid-19 di Sulawesi Tenggara.
“Sejak dikeluarkannya instruksi pemerintah pusat melalui kementerian-kementerian terkait, Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara khususnya Muna Barat terkesan hanyut dalam mengantisipasi virus Corona saja, dengan meminta masyarakat stay at home dan menjaga jarak fisik,” tutur Gustam.
Gustam menambahkan, namun mengatasi dampak virus corona terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat terkesan lambat.
Sampai detik ini, relokasi APBD Muna Barat 2020 belum dilakukan, sehingga harapan masyarakat untuk mendapatkan bantuan ekonomi menjadi redup.
Di samping itu, Gustam menjelaskan bahwa keseriusan Pemerintah Muna Barat dalam menangani dampak sosial-ekonomi Covid-19 ini terkesan tidak serius (peduli).
Hal ini tergambar belum adanya langkah koordinasi Pemda Muna Barat dengan Pemerintahan Desa di wilayahnya dan apalagi koordinasi dengan Pemda Provinsi, serta Pemerintah Pusat demi menghindari tumpang tindih data dan duplikasi program.
“Bahkan Bupati Muna Barat, LM Rajiun Tumada yang juga mewacanakan diri sebagai bakal Calon Bupati di Kabupaten tetangganya (Muna). Ini disinyalir masih sempat menghadiri acara di Kabupaten Muna disaat pemberlakuan social distance ini.” tambahnya
Di samping itu, beberapa Kepala Bidang (Kabid) Muna Barat malah di duga sibuk mengatur kegiatan penyemprotan disinfektan di Kabupaten tetangga.
“Harusnya mereka jangan keluyuran dulu, fokus atasi penyebaran virus corona dan dampaknya saja dulu di Muna Barat,” tegasnya.
Terkait hal tersebut, BEM FEB UHO menekankan Bupati Mubar agar segera mengintruksikan OPD melakukan pendataan masyarakat yang berhak mendapatkan program bantuan dan termasuk usulan tambahan Program Keluarga Harapan (PKH) demi mengatasi dampak sosial-ekonomi Covid-19.
“Mengingatkan bahwa mereka yang sedang menunggu bantuan adalah kelompok marhaen yang telah memilih Rajiun Tumada sebagai Bupati Muna Barat,” tuturnya.
Seperti diketahui bahwa Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi telah menganggarkan Jaring Pengaman Sosial dengan nilai masing-masing sebesar Rp110 triliun dan Rp 65 miliar.
Distribusi anggaran ini ke depan dapat melengkapi keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota termasuk Muna Barat dalam menangani dampak sosial-ekonomi masyarakatnya.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak khususnya tenaga Kesehatan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang telah mengerahkan seluruh kemampuannya dalam penanganan Covid-19 khususnya di Muna Barat,” tutupnya Kamis (9/4/2020).
AL (69)
