BANTAENG, SEKILASINDO.COM – Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, membuka Bintek standarisasi layanan keterbukaan informasi publik desa di Gedung Balai Kartini Kabupaten Bantaeng, Selasa (5/11/2019).
Di mana sebuah agenda penting bintek keterbukaan informasi melalui penguatan PPID Desa.
Hadir unsur Forkopinda, para Bupati, sejumlah OPD, para Camat, Kepala Desa, Sekdes se Kabupaten Bulukumba, Bantaeng dan Jeneponto, dengan jumlah peserta sebanyak 650 orang.
Salah satu statrategi pendekatan percepatan pembangunan di Sulsel adalah pendekatan pencepatan pembangunan yang berbasis pedesaan dan apabila desa dikelola dengan bebagai inovasi menghadirkan tatakelola yang maju maka dipastikan percepatan pembangunan di sulsel akan dapat dipacu untuk menghadirkan kemajuan dan kesejahtraan rakyat.
NA dalam sambutannya menyampaikan agar tatakelola pemerintahan desa dilakukan secara transparan dengan melibatkan partipasi publik dalam membangun mulai dari perencanaan, pelaksanaan bahkan sampai pada pengawasan, kepala desa yang berkarya baik pasti akan dicintai rakyatnya.
Pastinya para Kepala Desa tidak terganggu dengan hal yang berkaitan dengan pertanggungung jawaban sehingga para Kepala Desa telah mengelola dana desa secara akuntabel.
NA berharap agar para Kepala Desa lebih tenang dan fokus untuk melakukan inovasi-inovasi dalam memajukan desanya.
Lanjutnya, terkait dengan lomba desa Ia mengaku akan menilai secara objektif.
“Tim penilai tak usah dilayani dan diservice sehingga dengan pendekatan desa tersebut dapat juara, dimana dalam hal ini kita ingin benar ada prestasi yang kita raih sehingga desa itu dapat memenangkan lomba desa,” ungkapnya.
Ia juga akan memberikan reward desa senilai satu milyar, yakni, juara dua Rp 750 juta, juara tiga Rp 500 juta, agar ada motivasi desa untuk berpacu.
Bahkan para kades diminta untuk penyusun perencanaan menyesuaikan dengan potensi desa menyesuaikan dengan progran unggulan Provinsi Sulsel yaitu pembangunan infrastruktur, optimalisasi hilirisasi pertanian, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang makin baik, pengembangan parawisata, dan merawat lingkungan.
Perlu dijelaskan disini apabila desa memiliki perencanaan yang baik dan sejalan dengan prioritas provinsi mereka desa itu bisa mendapatkan kucuran dana bukan hanya dana desa, ADD (Alokasi Dana Desa) tapi juga dana bantuan provinsi ke setiap kabupaten yang diteruskan kepemerintahan desa.
“Hal ini kita dapat melakukan kolaborasi bukan hanya dengan kabupaten tapi juga langsung dengan Pemerintahan Desa (Pemdes),” ungkapnya.
Penyelenggara kegiatan, Kadis Kominfo Sulsel, Andi Hasdullah, mengatakan bahwa keterbukaan info publik desa menjadi pintu masuk untuk lahirnya tatakelola pemdes dengan baik karena terjadi interaksi dan partisipasi publik desa dalam membangun desa, rakyat di desa merasa memiliki, akan bangga dan rakyat akan menjaga capaian hasil pembangunan desanya, sehingga lahir apa yang kita sebut pemberdayaan masyarakat.
“Perlu di ketahui bahwa acara ini akan kita lanjutkan pada gelombang berikut untuk menyasar 2225 desa khususnya di Sulsel,” terangnya.
Untuk itu, Andi, meminta semua pihak mengawal bersama dalam menghadirkan desa yang transparan dan akuntabel sehingga melahirkan desa maju dan mandiri di Sulsel.
(Shanty)
