SULA, SEKILASINDO.COM – Terkait ruas jalan antara Desa Paratatina – Desa Forkalit Sula Besi Barat Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, yang sering menelan korban di jalan tanjakan Gunung Mantua (Lida Mantu) dapat sorotan keras oleh akademisi.
Akademisi, Sahrul Takim, Dosen Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula pada Sekilas Indonesia mengatakan janji Pemerintah Daerah seakan tidak ditepati.
“Ibarat garam yang dibuang ke laut,” terangnya melalui WhatApps, Jumat (26/7/2019).
Menurutnya pembangunan jalan tanjakan Gunung Mantua adalah kebutuhan mendasar dari masyarakat di Sula Besi Barat.
“Sejak kepulauan Sula ini dimekarka, saat ini upaya untuk menjawab kebutuhan akses jalan masyarakat Sula Besi Barat hanya berakhir dengan janji-janji palsu,” tandasnya.
Dia beranggapan bahwa walaupun jalan tersebut berstatus sebagai jalan provinsi Maluku Utara, bukan berarti pemerintah daerah berdiam diri dan membiarkan begitu saja sampai Kepulauan Sula sudah berusia 16 tahun.
Korban yang terus berjatuhan baik korban harta hingga nyawa menunjukkan bahwa akses jalan ini menjadi kebutuhan masyarakat Sula Besi barat sebagai jalan satu-satunya.
“Ketika adanya desakan dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula Barata (HIPMA SULBAR) justru pemerintah daerah kepulauan Sula malah memberikan informasi yang membingungkan,” tukasnya Sahrul.
Selain itu, dari pantauannya di beberapa media online Bupati Sula, Hendarata Thes, sudah melakukan tender pada 17 Juli 2019 lalu.
Sedangkan Ketua DPRD menyatakan bahwa penggusuran Lida Mantua menunggu proses dan masuk pada APBDP tahun 2019 sedangkan APBD-P sendiri belum di tetapkan.
“Itu artinya belum adanya kejelasan dan membingungkan masyarakat. Olehnya itu sebagai perwakilan masyarakat baik di eksekutif dan legislatif agar tidak boleh memberi informasi yang tidak jelas seperti ini,” imbuhnya Sahrul.
Dia juga meminta agar adanya koordinasi yang baik antara kedua lembaga ini agar ada jalan keluar mengenai penggusuran Gunung Mantua dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga tidak lagi memakan korban bagi masyarakat.
Pemerintah Daerah dan DPRD mestinya terus mendesak pemerintah provinsi untuk segera merealisasikan pembangunan jalan di Sula Besi Barat yang selama ini tidak pernah dibangun.
“Jika tidak bisa membangun, maka diupayakan agar adanya perubahan status jalan Sula Besi Barat dari jalan provinsi ke Jalan Nasional agar tidak menjadi masalah seperti ini,” tegas Sahrul.
Penulis: Jamil Gaus
