TAKALAR, SEKILASINDO.COM — Wakil Bupati Takalar H. Achmad Dg. Se’re S. Sos, memimpin rapat koordinasi Tim Terkait Evaluasi base data terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Takalar 2019.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh para Camat se Kabupaten Takalar dan sejumlah OPD terkait lingkup Pemda Takalar, bertempat di Ruang Kerja Wakil Bupati Takalar, Kamis (23/05/2019).
Pada pertemuan itu, Wakil Bupati Takalar H. Achmad Dg. Se’re meminta kepada Dinas Dinas Terkait, seluruh Camat terutama aparat desa/Lurah untuk tetap melengkapi data warga miskin di daerahnya dan betul-betul melengkapi data miskin sebagaimana mestinya.
Sebagai Ketua Tim Percepatan Penanggulanan Kemiskinan, Wakil Bupati berharap agar tim yang dibentuk dapat bekerja sama untuk mengevaluasi masalah data warga miskin yang ada di kecamatan dan desa sehingga dapat di tuntaskan.
Ia juga menegaskan bahwa melalui langkah ini Evaluasi base data terpadu yang belum berjalan secara maksimal dan pengolahan data yang belum terverifikasi secara jelas, maka haru ls lebih terinci yang mana saja masyarakat yang tergolong warga miskin atau bukan. Masyarakat tersebut masuk dalam kategori miskin sehingga evaluasi basis data terpadu ini dapat berjalan secara baik.
“Kita berharap dalam data base terpadu ini harus selalu terjaga sinkronisasi antara data dari statistik dengan data dari Dukcapil sehingga ada keseimbangan penyinkronisasian data,” Ujar H. Ahcmad Dg. Se’re.
H. Achmad Dg. Se’re menambahkan, sesuai himbauan Bupati, kedepannya, terkait dengan permasalahan kemiskinan wajib hukumnya kita ketahui lebih awal bukan nanti datang dari media sosial atau media cetak yang memberitakan kepada kita ada tetangga kita yang miskin baru kita tahu,” tegasnya
Selain itu ia juga meminta masyarakat untuk jujur dalam mengisi format data kemiskinan yang akan dilaporkan sehingga tidak terjadi lagi pemberian bantuan tidak tepat sasaran dan tidak terdatanya lagi masyarakat yang kurang mampu.
Sedangkan Kepala Kecamatan Mangarabombang Mappaturung S. Sos, dalam rapat itu mengusulkan kepada pimpinan rapat agar hasil evaluasi data warga miskin disetiap wilayah di Kab. Takalar sebaiknya diumumkan diruang publik agar transparan dan akuntabel.
“Selain di Masjid-masjid, Sebaiknya daftar nama warga miskin yang telah dievaluasi ditempel di Setiap sudut dusun/Lingkungan dalam bentuk Spanduk, jadi nanti masyarakat akan melihat sendiri mana diantara mereka yang sebenarnya yang layak dan tidak layak masuk kategori warga miskin,” Urai Mappaturung.
“Jadi untuk orang miskin agar di buatkan buku kontrol supaya tidak dobel dalam menerimah bantuan sebagai wujud pemerataan dan asas keadilan sehingga tahap demi tahap kita bisa ukur penekanan jumlah kemiskinan dan mengetahui sebab kemiskinan itu,” Tambahnya.
