MAKASSAR, SEKILASINDO.COM – Proses Rekapitulasi surat suara tingkat Kecamatan Bontoala sempat mengalami molor, hingga 30 menit, hal ini disebabkan dari Saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beserta saksi-saksi yang hadir memprotes kebijakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bontoala yang dinilai tidak konsisten dalam metode perhitungan suara.
Perhitungan suara yang dilakukan hingga hari ke 3 berubah-ubah terus, sehingga para saksi geram dengan pihak PPK Bontoala.
“Yang sebelumnya menggunakan C1 Plano di hari pertama dengan alasan kesalahan teknis, dan yang ke dua lagi, dengan alasan C1 hologram tidak berada dalam kotak suara,” beber Jumail, Saksi PKS, Rabu (24/4/2019).
Kemudian di hari ketiga metodenya berubah lagi, dan alasan inilah yang tidak diterima para saksi, sehingga perdebatanpun berlanjut dengan membuat D2 dari para saksi Parpol.
Menurut saksi Partai PKS, Jumail, mengungkapkan bahwa setelah beberapa TPS di lakukan penjumlahan, pada C1 yang dipegang saksi itu tidak sesuai dengan C1 hologram yang ada sama dengan PPK.
“Bahkan jumlah total hasil suara Parpol peserta pemilu tidak di jumlah, sehingga para saksi tidak terima hasilnya seperti itu,” ungkapnya Jumail, yang rutin mengikuti jalannya rekapitulasi hingga selesai pada malam hari.
“PPK Bontoala tidak konsisten dalam melakukan metode perhitungan suara karena setelah menggunakan metode ini ada beberapa partai yang hilang suaranya,” sebut Jumail, yang juga sebagai Ketua DPC PKS Kecamatan Bontoala.
Ia juga menjelaskan metode hari pertama itu langsung C1 plano yang dibuka dengan alasan kesalahan teknis, setelah 2 hari berlangsung, berubah jadi yang dibuka C1 Hologram.
Seharusnya kalau berbicara aturan harus disesuaikan yang dibaca itu adalah C1 hologram yang berada di dalam kotak Presiden.
Dan hari ini metodenya berubah lagi, semua kotak dibuka dengan alasan yang sama C1 hologram berada dalam kotak masing- masing, makanya kita mengajukan keberatan saksi.
“Begitulah kalau kita tidak cermat melihat, maka kita akan terpojok. Ada beberapa saksi yang tidak mau pusing, hanya PKS dan beberapa partai saja yang tidak setuju dan dimasukkan ke D1,” tambahnya.
“Saya sebagai Saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah ajukan surat keberatan, dan sekarang sudah ada sama Ketua PPK,” tegasnya. (Shanty)
