TANGERANG, SEKILASINDO.COM – Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menghadiri Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2020 bertempat di Hotel Yasmin Karawaci Curug, Tangerang, Banten, Jum’at (29/3/2019).
Kegiatan yang salah satu tujuannya untuk menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan Provinsi Banten dengan arah kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota tersebut mengangkat tema “Pembangunan berbasis kewilayahan untuk mewujudkan banten sejahtera dan berkeadilan”.
Gubernur Provinsi Banten Wahidin Halim dalam sambutannya tegas mengatakan, dalam merumuskan perencanaan pembangunan harus visioner dan berdasarkan aspirasi dari masyarakat mulai dari desa, kelurahan, kecamatan sampai Kabupaten Kota dan saling selaras dan terintregasi dengan mengkedepankan kemanfaatan bagi masyarakat dan terpenuhinya apa yang diharapkan masyarakat.
“Jangan sampai hasil dari musyarawah ini hanya menjadi lembaran-lembaran kertas yang tidak memberikan apa-apa khususnya manfaat bagi masyarakat,” ungkap Gubernur Banten
Bupati Lebak mengatakan sebagai penyandang status daerah tertinggal, dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) terendah se-Provinsi Banten, Bupati Lebak berharap komitmen semua pihak terutama Pemerintah Provinsi Banten untuk bersatupadu dalam upaya peningkatan pembanguan salah satunya peningkatan IPM di Kabupaten Lebak
“Saat ini lebak memiliki IPM terendah di provinsi banten, kalau daerah lain di banten IPM nya lebih tinggi, otomatis fokus pembangunan ada di Lebak” terang Bupati Lebak.
Pada Musrenbang RKPD Tahun 2020 Provinsi Banten kali ini, Pemerintah Kabupaten Lebak kembali meraih predikat terbaik Pembangunan Daerah Tahun 2019 dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten dan pada Tingkat Kota diraih oleh Kota Cilegon.
Sebagai informasi, program prioritas yang sudah tercantum pada rancangan RKPD tahun 2020 Provinsi Banten, yaitu pengurangan kemiskinan dan pengangguran, penurunan ketimpangan melalui optimalisasi konektivitas dan sektor hubungan di wilayah pengembangan, serta kawasan strategis provinsi.
Kemudian, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan permukiman. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang serta penguatan reformasi birokrasi.
Selanjutnya, prioritas pada Rancangan Kerja Daerah Tahun 2020, antara lain penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pemanfaatan sumber daya alam untuk pemanfaatan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan agrobisnis. Peningkatan nilai tambah ekonomi pada sektor pariwisata, pertanian, kelautan, perikanan dan perkebunan, penguatan reformasi birokrasi, dan lainnya. (REN)
