Gambar ilustrasi
PANDEGLANG, SEKILASINDO.COM – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Laskar Garda Banten, Nana Suryana mengaku, kecewa karena hasil temuan di lapangan yang ada di se-kabupaten soal penjualan Gas LPG 3 kilogram tidak mengacu terhadap ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Diketahui sebelumnya, permasalahan mengenai harga gas LPG 3 Kilogram yang mencapai Rp. 25000 – 30.000, kata dia, menduga pangkalan yang ada di Kabupaten Pandeglang sudah menjual lebih dari harga HET yang sudah ditentukan pemerintah.
Padahal, bahwa harga penjualan di tingkat pangkalan seharusnya tidak melebihi harga Rp.15.700 sampai Rp.16.000. Namun fakta di lapangan tidak menerapkan hal itu.
“Kami menduga kepada agen LPG 3 PSO (Subsidi) yang ada di Kabupaten Pandeglang Banten, tidak mengacu berdasarkan aturan yang sudah ditentukan pemerintah, dengan pendalihan mata rantai. Jadi harga itu tidak bakal produktif,” kata DPW LGB Banten, Nana Suryana.
Ia menduga Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana) Migas Pandeglang itu lemah dalam melakukan penindakan terhadap Pangkalan PT LPG 3 KG PSO yang nakal. Dampaknya terhadap penjualan yang melebihi harga HET, dan penjualan tidak tepat sasaran.
“Kami meminta kepada Bupati Pandeglang, dan Hiswana migas Pandeglang untuk memberikan solusi terhadap masyarakat supaya masyarakat pandeglang ini membeli tabung LPG 3 KG itu sesuai harga HET,” katanya.
Sementara itu, Oji Fahroji Sekertaris Dewan Pimpinan Cabang Hiswana Migas Pandeglang, mengatakan bahwa akan menginventarisir semua penyalur atau Agen LPG 3 KG PSO (Subsidi) yang ada di Kabupaten Pandeglang.
Kendati demikian, dirinya juga tidak membantah harga akan seperti ini bila pola distribusinya demikian dipastikan harga juga seperti ini.
“Bila ingin tepat sasaran tepat harga tepat titik, coba dilakukan pengusulan dengan pola distribusi tertutup, saya yakin harapan masyarakat bisa terwujud. Artinya untuk penyaluran bye name bye adrees,” tukasnya.(Hadi).
