TAKALAR, SEKILAS INDONESIA – Sejumlah pimpinan fraksi di DPRD Kabupaten Takalar mendesak pimpinan DPRD untuk segera membahas APBD – Perubahan 2018 yang terancam tak dilakukan.
Mengingat interval waktu per 30 September tinggal hitung hari saja.
Langkah Desakan ini dilakunan tentu Sangat beralasan oleh para anggota Legislator yang ditujukan kepada H. Djabir Bonto selaku Ketua DPRD Takalar.
“Pimpinan Dewan harus segera melakukan pembahasan APBD – Perubahan, waktu sudah sangat mepet, dimana kepentingan rakyat akan terbengkalai ketika kita tidak melaksanakan agenda rapat hingga batas waktu yang ditentukan,” Kata Ketua fraksi Demokrat, Hasbullah Bali.
Hal yang sama juga dipertanyakan oleh Fraksi Gerindra Indar Jaya pimpinan DPRD Takalar yang sejatinya telah diangkat oleh rakyat menjadi utusan Rakyat harus fokus bekerja mengemban amanah rakyat.
“Pimpinan DPRD segera melaksanakan serangkaian rapat sehingga tidak mencederai hati Rakyat sebab dia adalah perpanjangan tangan Rakyat Takalar karean keberadaannya diparlemen implementasi dari aspirasi masyarakat,” tandasnya.
Kapan DPRD Gagal melaksanakan tugasnya sebagai wakil Rakayat khususnya membahas APBD Perubahan, itu adalah kegagalan semua anggota Legislator. dan masyarakat akan menulis kinerja kita sebagai orang terhormat.
” Untuk itu pimpin DPRD segera membahas seluruh agenda rapat termasuk agenda Pembahasan APBD Perubahan Tahun 2018,apalagi waktunya sangat mepet, ” ungkapnya.
Begitu juga Desakan Dari Fraksi PPP, Tidak adanya dalih yang membenarkan APBD – Perubahan tidak diparipurnakan di bulan September ini, mengingat karena saat ini kebijakan umum anggaran (KUA) sudah diserahkan pemkab.
”KUA – PPAS dari Pemerintah Kabupaten sudah diserahkan, tupoksi Dewan adalah melakukan pembahasan, dan Kami juga mendesak pimpinan Dewan segera melakukan pembahasan,” Tandas Makmur Mustakim, anggota fraksi PPP.
Sementara Pj Sekda Muh Arsyad mengatakan bahwa apa yang diminta oleh Legislator seperti KUA-PPAS sudah diserahkan, dan diterima.
Ketua DPRD Takalar, HM Jabir Bonto, Saya ingin tegaskan, pimpinan tak punya niat untuk tidak membahas APBD-P. Tahun 2018
“Pembahasan APBD Perubahan tersebut lamban dilaksanakan karena keterlambatan penyerahan dokumen Plafond Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS) dari pemerintah lambat.”jelasnya.
Kata Jabir, Dokumen PPAS baru kita terima akhir pekan lalu.,Badan Musyawarah segera menjadwalkan tahapannya. Selasa, (25/9/18)
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Takalar, Dr Nawir Rahman mengatakan setelah pemberitaan itu gencar, kami lakukan rapat internal agar terjadi check and balance. Akhirnya, penyebabnya sudah jelas.
“Bahwa Partai Golkar tidak pernah punya kebijakan untuk menghalangi keputusan strategis Pemerintah di DPRD apalagi yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.” jelasnya. (*)
Editor : Sukri
